PEMALANG- Kepala Divisi Keimigrasian Is Eddy Ekoputranto mengatakan transparansi layanan dan terintegrasinya proses layanan merupakan poin yang harus dimiliki setiap satuan kerja.
Hal itu ia utarakan saat melakukan kunjungan kerja bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I Pemalang, Rabu (01/11).
"Integrasi layanan untuk masyarakat merupakan hal yang harus dilakukan
BREBES- Seakan tak kenal lelah, Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah Tejo Harwanto kembali melanjutkan kunjungan kerjanya pada UPT di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Jateng, Rabu (01/11).
Kali ini giliran UPT yang berlokasi di Pesisir Utara Pulau Jawa yakni Lapas Kelas II B Brebes berkesempatan dikunjungi alumni Akip 22 itu.
SEMARANG – Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Maka diperlukan Pengharmonisasian sebagai salah satu dari rangkaian proses pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya disharmonisasi hukum.
Sebagaimana yang dilakukan oleh Perancang Peraturan Undang-Undang Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah siang tadi,
TEGAL- Program pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tegal berhasil menyita perhatian Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah Tejo Harwanto saat berkunjung ke UPT tersebut, Rabu (01/11).
Etalase hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Tegal mendapatkan atensi khusus dari orang nomor satu Kemenkumham Jateng tersebut.
Ketertarikan Kakanwil
SEMARANG - Notaris diwajibkan untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah memberikan kewajiban
