SEMARANG- Mengawali Tahun 2019, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah hari Rabu (02/01) menggelar kegiatan apel pagi yang diikuti oleh seluruh pegawai Kantor Wilayah. Kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap pagi ini dalam rangka mengevaluasi kegiatan yang dilakukan dan dicapai Kantor Wilayah Jawa Tengah dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diemban selama tahun 2018. Mulai dari Target Kinerja, penghargaan-penghargaan yang telah diperoleh sampai dengan evaluasi kinerja di Tahun 2018 yang belum optimal terutama predikat satuan kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang belum dapat diperoleh.
Kepala Divisi Administrasi, Susilo Pramono mewakili Kepala Kantor Wilayah yang memimpin kegiatan apel menyampaikan hasil acara refleksi kinerja Kemenkumham yang dilakukan pada tanggal 27 Desember 2018 di Jakarta, berkaitan dengan capaian kinerja pada tahun 2018 yang telah diperoleh oleh Kementerian Hukum dan HAM antara lain penghargaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait predikat WBK/WBBM, BKN Award sebagai Pengelola Kepegawaian Terbaik Tingkat Nasional dan sebagai Kementerian yang paling banyak melakukan inovasi serta penghargaan Top 25 kategori sistim pengelolaan pengaduan pelayanan publik.
Beliau menyampaikan pesan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H.Laoly agar seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk mempercepat pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi, reformasi hukum berbasis e-gov, peningkatan kualitas pembentukan dan pelayanan hukum serta pemenuhan/pemajuan Hak Asasi Manusia kepada masyarakat serta mendorong terwujudnya penguatan perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat.
Khusus berkaitan dengan predikat WBK/WBBM, Susilo Pramono menyampaikan bahwa di Kementerian Hukum dan HAM terdapat 10 satuan kerja (termasuk 1 unit eselon satu) yang pada tahun 2018 memperoleh predikat WBK/WBBM.
Susilo menambahkan untuk jajaran Kanwil Jawa Tengah, satu-satunya harapan satuan kerja yang diusulkan WBBM yaitu Lapas Perempuan Semarang tidak berhasil mendapatkan predikat tersebut. Sementara itu untuk Tahun 2019, Kementerian Hukum dan HAM menargetkan 70 (tujuh puluh) satuan kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM.
“Oleh karena itu, hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama agar satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah mendapatkan predikat WBK/WBBM pada tahun 2019 ini, “ ujarnya.
Susilo menambahkan bahwa ada reward/penghargaan bagi satuan kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM. “Kenaikan satu grade/kelas jabatan bagi pegawai yang satuan kerjanya memperoleh predikat WBK/WBBM, “ terangnya. Setiap satuan kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM akan dievaluasi selama satu tahun berjalan, jika dalam evaluasi ternyata tidak memenuhi syarat, maka predikat WBK/WBBM akan dicabut. “Hal ini otomatis juga berpengaruh terhadap kenaikan grade yang telah diperoleh, jika WBK/WBBM dicabut maka grade pegawai akan dikembalikan seperti semula, “ imbuhnya.
Mengutip pesan Menteri Hukum dan HAM, Susilo Pramono mengatakan masih banyak target yang harus diselesaikan. Tantangan dan kompleksitas permasalahan semakin tinggi, tuntutan masyarakat pun semakin beragam. Kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Menutup arahannya, Kadiv Administrasi mengingatkan terhadap seluruh divisi untuk segera melengkapi data dukung Target Kinerja B 12. “Capaian target kinerja B09 lalu seluruhnya mendapatkan nilai hijau, untuk itu harus dipertahankan bahkan (perolehan nilainya) ditingkatkan, “ pungkasnya. (Humas Kanwil Kemenkumham Jateng)