SEMARANG - "Kementerian Hukum dan HAM membangun sistem rekrutmen penerimaan CPNS yang Anti KKN dan Bebas Pungli. Seluruh proses dari penyeleksian administrasi, tes kesehatan dan kesamaptaan sampai dengan ujian tertulis dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur". Demikian diungkapkan oleh Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Polsoskam, Sutarmanto dalam kunjungannya di
SEMARANG– Menyambut datangnya bulan suci Ramadhan 1433 H, Dewan Kemakmuran Masjid Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, pada hari ini (19/07) menyelenggarakan acara siraman rohani berupa pengajian yang bertempat di Masjid Al-Hikmah dengan menghadirkan Ustadz Rozihan dari UNISULA. Pengajian ini diikuti oleh seluruh pegawai Kanwil yang beragama Islam. Dalam
SEMARANG– Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Sihabudin meresmikan Layanan Informasi Pemasyarakatan Berbasis Teknologi Informasi pada 17 Lapas/ Rutan di Jawa Tengah, pada hari ini (18/07) bertempat di Lapas Klas I Semarang. Ke-17 Lapas/ Rutan yang telah membuka Layanan Informasi berbasis Teknologi Informasi adalah Lapas Klas I Semarang, Lapas Klas IIA (Kendal,
SEMARANG – Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri (KLN) Kementerian Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah mengadakan acara Sosialisasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada hari Senin (16/07) bertempat di Ruang Teleconference Kanwil Jawa Tengah.
Dalam Undang-Undang ini mengatur tentang hak setiap orang
BLORA – Tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menjadi narasumber dalam Kegiatan Pemahaman Dan Pemantapan Materi Raperda Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Kabupaten Blora, pada hari Rabu (11/07). Saat ini Pemerintah Kabupaten Blora mencetuskan ide untuk menyusun Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan
SEMARANG– Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Denny Indrayana mengingatkan kepada seluruh jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah khususnya Panitia Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2012 harus bersih dan transparan serta bebas dari KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme) dalam seleksi penerimaan CPNS. Pernyataan Wakil Menteri tersebut disampaikan
