Percobaan info internal 2

Pencarian Data

KANTOR WILAYAH

JAWA TENGAH

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

Selamat Datang Di Website Kantor Wilayah Jawa Tengah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Selamat Datang

KARO KEUANGAN copy Selamat datang di website Kantor Wilayah Jawa Tengah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Kepala Kantor Wilayah,

Drs. H. TARSONO, Bc.I.P., M.Si.

NIP. 196006061984031001

Unit Pusat
Layanan Pengaduan Masyarakat
Layanan Online
e-Pasti
Aplikasi
Info Internal

Sekretariat Jenderal	Ditjen PP	Ditjen AHU	Ditjen PAS	Ditjen Imigrasi	Ditjen KI	Ditjen HAM	Inspektorat Jenderal	BPHN	Balitbang Hukum dan HAM	BPSDM Hukum dan HAM

	LAPOR UKP4			Unit Pelaporan			Whistle Blowing
	SMS Center 1708			Gratifikasi			System
	Format : KUMHAM [spasi] Keluhan

[yt_columns grid="yes" ]
[yt_columns_item col="4" offset="0"]

[/yt_columns_item]
[yt_columns_item col="4" offset="0"]

[/yt_columns_item]
[/yt_columns]

[yt_columns grid="yes" ]
[yt_columns_item col="4" offset="0"]

[/yt_columns_item]
[yt_columns_item col="4" offset="0"]

[/yt_columns_item]
[/yt_columns]

LPSE	R.U.P	Perpustakaan	Email Dinas	SIMAS HAM	APKI	e-KLN

Agu 01, 2016

Percobaan info internal 2
Agu 01, 2016

Percobaan info internal 1

Berita Kementerian

UP TOGGLE DOWN

Kemenkumham - PT. SBI Bahas Addendum Ketiga Perjanjian Kerjasama

Bogor - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Biro Pengelolaan Barang Milik Negara melakukan pembahasan Addendum ketiga tentang perjanjian dengan PT. Solusi Bangun Indonesia terkait Penambangan Batu Kapur di Pulau Nusakambangan. Hadir dari pihak Kemenkumham yaitu Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara (PBMN) Haris Sukamto, ...

Momentum Hari HAM, Saatnya Bangun Kabupaten dan Kota Peduli HAM

Bandung – Pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) yang ke-71 tahun ini, dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, tercatat 432 kabupaten/kota, atau sekitar 84%, telah berpartisipasi mengajukan data capaian untuk dinilai pada Kabupaten dan Kota Peduli HAM. Dari jumlah partisipan tersebut, hanya 272 kabupaten/kota, atau sekitar 62%, yang ...

Pahami HAM Lewat Cerdas Cermat

Bandung - Diseminasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dikalangan generasi muda dapat dilakukan dengan berbagai cara. Tidak harus dengan ceramah yang cenderung membosankan, tapi bisa melalui media ataupun lomba-lomba yang menarik minat. Misalnya saja pembuatan film pendek bernuansa HAM atau ...

Jadikan Olahraga sebagai Bagian dari Gaya Hidup Sehat

Bandung – Melalui momentum peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia ke-71 Tahun 2019, Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berupaya untuk meningkatkan konsep dan pemahaman HAM kepada masyarakat melalui kegiatan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Salah satunya ...

Temui US-ASEAN, Menkumham Sampaikan Progres Omnibus Law dalam rangka Kemudahan Berbisnis di Indonesia

Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna Hamonangan Laoly, menerima kunjungan kehormatan United States-ASEAN Business Council (US-ABC) pada Kamis (05/12/2019) sore. Dalam kunjungan tersebut, Menkumham menyampaikan progres Omnibus Law sebagai salah satu langkah pemerintah untuk memberikan kemudahan berbisnis ...

Berita Unit Pusat

UP TOGGLE DOWN

SOSIALISASI TENTANG KEBIJAKAN PENYEDERHANAAN BIROKRASI JABATAN ESELON III DAN ESELON IV DI LINGKUNGAN DITJEN PP

Jakarta. Penyederhanaan birokrasi merupakan amanat yang disampaikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat pelantikan pada tanggal 20 Oktober 2019. Jabatan struktural akan disederhanakan menjadi dua level. Prinsip miskin struktur kaya fungsi dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah (agile), dan profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah kepada publik.

DITJEN PP MELAKSANAKAN RAPAT KOORDINASI TERKAIT PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Bekasi. Bertempat di Harris Hotel & Convention Bekasi, Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 25 November sampai dengan 27 November 2019.