SEMARANG - Tim Penilai Internal dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Hukum dan HAM RI yang dipimpin oleh Zaifachatur Roziyah,hari ini Selasa (15/01) berkunjung ke Lapas Perempuan (LPP) Semarang usai menjadi narasumber penguatan Reformasi Birokrasi di Kantor Wilayah. Kunjungan Tim Itjen ini dalam rangka melihat dari dekat dan mencoba melakukan analisa atas kegagalan LPP Semarang memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Langkah ini merupakan mandat langsung Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kepada Tim Penilai Internal untuk mengkaji dan meneliti faktor-faktor yang membuat Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) pemegang predikat WBK sejak Tahun 2015 ini tidak berhasil mengkonversi pencapaiannya menjadi WBBM.
Disambut oleh Kepala LPP Semarang, Asriati beserta jajarannya, Tim Itjen menyisir setiap sudut bangunan, khususnya yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik baik yang diperuntukkan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) maupun yang disediakan bagi keluarga WBP atau pengunjung. Mulai dari lahan parkir, ruang tunggu, ruang antrian, ruang besukan, kamar mandi, ruang hunian, dapur dan unit pelayanan lainnya merupakan area pantauan utama Tim Itjen. Dari monitoring kali ini, dapat disimpulkan sarana dan prasarana yang memadai dan representatif serta pro pelayanan publik yang dimiliki LPP Semarang tidaklah cukup meningkatkan pencapaian sebelumnya, walaupun itu merupakan hal yang paling fundamental sebagai aspek yang wajib dipenuhi untuk memperoleh predikat WBBM. Inovasi dan kreativitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara keseluruhan tanpa terkecuali dan tanpa tendensi yang kemudian menciptakan kemudahan, efektivitas dan efisiensi bagi publik, merupakan faktor pendukung yang wajib hadir untuk mencapai label prestisius tersebut.
(Humas Kanwil Kemenkumham Jateng "Jateng GAYENG")
