Kabar Kantor Wilayah

Indeks Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI

Berpotensi Sebagai Indikasi Geografis, Kakanwil Tinjau Budidaya Domba Wonosobo

IMG 20240815 WA0047

WONOSOBO - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Tejo Harwanto meninjau pembudidayaan Domba Wonosobo (Dombos) di salah satu peternakan di Kabupaten Wonosobo, Kamis (15/08)

 

Kunjungan Kakanwil bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Anggiat Ferdinan itu untuk melihat keunikan Dombos yang telah didaftarkan sebagai Indikasi Geografis.

 

Sebagaimana diketahui, Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

 

Sepanjang kunjungannya, Kakanwil Kemenkumham Jateng banyak berinteraksi dengan peternak.

 

"Selain bulu, bagian (Dombos) apa lagi yang bisa dikelola, yang bernilai ekonomis?," tanya Tejo.

 

"Berapa harga per ekor," tanyanya lagi pada kesempatan lain.

 

Terkait Dombos sebagai salah satu potensi Indikasi Geografis, Tejo, menghimbau agar para peternak mampu menjaga kualitas dan originalitas dari hewan ternak tersebut.

 

"Yang paling penting adalah bagaimana menjaga kualitas dan keaslian Dombos sebagai salah satu potensi Indikasi Geografis," pesan Tejo.

 

"Artinya sekalipun Dombos ini sudah banyak dibudidayakan di daerah lain, namun daerah aslinya kan dari sini. Jadi kualitas Dombos di sini harus terus dipelihara," sambungnya.

 

Keaslian produk dalam Indikasi Geografis, kata Tejo merupakan faktor pembeda dengan daerah lain, yang mampu meningkatkan nilai ekonomi suatu barang.

 

Tejo berharap, Dombos dapat segera diakui sebagai Indikasi Geografis dari Kabupaten Wonosobo dan dapat dikembangbiakkan secara maksimal agar membawa banyak manfaat bagi masyarakat Kabupaten Wonosobo.

 

Sebelumnya Kakanwil bersama rombongan lebih dulu melihat kerajinan tangan hasil pengolahan Dombos yang ditampilkan di Taman Kuliner dan Creativie Center Kabupaten Wonosobo.

 

Pada kesempatan itu, Kakanwil didampingi oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum Agustinus Yosi Setyawan, Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU Widya Pratiwi Asmara, Kepala Rutan Wonosobo, Narya, Kepala Kanim Wonosobo Imam Bahri dan sejumlah pegawai dari Kemenkumham Jateng.

 

Sebagai informasi, Dombos memiliki beberapa keunikan tersendiri, misalnya Dombos dapat memiliki bobot hingga 100 kg, yang lebih berat daripada domba lain seperti domba ekor gemuk dan domba ekor tipis.

 

Dombos juga memiliki tenaga yang kuat dan dapat digunakan untuk menarik kereta. 

 

Paling penting, Dombos juga merupakan Sumber Daya Genetik Hewan (SDGH) Kabupaten Wonosobo dan dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi petani, baik dari penjualan daging maupun dari limbah yang dapat digunakan sebagai pupuk organik.

 

Dombos awalnya jenis domba ini dikenal dengan nama Domba Texel, namun semenjak tahun 2006 disebut dengan nama Dombos, seiring dengan diresmikannya nama tersebut oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Domba Wonosobo atau disebut dengan Dombos telah ditetapkan sebagai salah satu rumpun ternak lokal Indonesia, berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor 2915/Kpts/OT.140/ 6/2011".

logo besar kuning
 
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PROVINSI JAWA TENGAH
PikPng.com school icon png 2780725   Jalan Dokter Cipto No.64, Kebonagung, Kec. Semarang Tim., Kota Semarang, Jawa Tengah 50232
PikPng.com phone icon png 604605   +6813-2759-5442
PikPng.com email png 581646   Email
    kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUMHAM
PROVINSI JAWA TENGAH


    instagram kemenkumham   Youtube kemenkumham  

  Jalan Dokter Cipto No.64, Kebonagung, Kec. Semarang Tim., Kota Semarang, Jawa Tengah 50232
  081327595442
PikPng.com email png 581646   kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI