JAKARTA - Kamis (18/07) Pembahasan Rencana Aksi dan Indikator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meso yang berlangsung selama dua hari, dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian Program Dukungan Manajemen Tahun 2024 di Grand Mercure Jakarta Harmoni telah rampung.
Masing-masing komisi yang mengampu problem list secara spesifik, telah menelurkan draft Rencana Aksi tambahan, yang berisi isu permasalahan, kendala utama, rencana tindak lanjut, solusi, timeline dan output.
Hasil tersebut kemudian, dipresentasikan oleh masing-masing komisi kepada seluruh peserta rakor, pada sesi lanjutan kali ini.
Komisi II, yang di dalamnya bergabung Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Anton Edward Wardhana serta Kepala Bagian Program dan Humas Toni Sugiarto, memaparkan hasil pembahasan mereka terkait upaya pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
Penyajian hasil diskusi Komisi II disampaikan oleh Kepala Divisi Administrasi Kemenkumham Nusa Tenggara Barat, Muslim Alibar.
Kesimpulannya, ada 5 indikator yang harus diupgrade pencapaian, yakni Indeks Reformasi Birokrasi Tematik Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP), Indeks Sistem Merit, Indeks Pengelolaan Aset dan Indeks BerAKHLAK.
Dari hasil pembahasan Komisi II, diidentifikasi ada 9 isu permasalahan utama. Misalnya, nilai indikator penggunaan PDN baru mencapai angka 1,92 dari maksimal 2. Atau nilai ITKP Kemenkumham yang "baru" menyentuh angka 95,57 dari skala 100.
Paling menyita perhatian adalah Indeks Pengelolaan Aset yang menyedot paling banyak isu permasalahan, yaitu sebanyak 6 poin.
Sebagai solusi Komisi II menawarkan beberapa upaya mitigasi, contohnya menyusun kompilasi regulasi tentang pengelolaan BMN, melakukan sosialisasi terkait kompilasi tersebut, menjalin kerjasama dengan Kementerian ATR/BPN, menyusun analisis beban kerja JF Pengadaan Barang dan Jasa dan pemutahiran data pada aplikasi SIMAN.
Rekomendasi lainnya, Satuan Kerja diminta mengajukan pengusulan penjualan, penghapusan, pemusnahan BMN dan lain sebagainya.
Pada sesi ini, komisi yang lain juga memaparkan hasil pemikiran mereka. Komisi I membahas tentang Perencanaan dan Keuangan serta Komisi III terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kehumasan dan Kearsipan.
*Kanwil Jateng Komunikatif, Kompak dan Solid*
*Jateng PASTI Produktif*
*PASTI WOW*
*PASTI WBBM*
#KumhamSemakinPASTI
