SEMARANG – Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Praktik Kerja bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tahun 2024 berlangsung mulai hari ini.

Sebanyak 272 pelamar CPNS non SLTA di wilayah Jawa Tengah melangsungkan Tes SKB Praktik Kerja di Aula Kresna Basudewa Kantor Wilayah, Selasa (03/12).

Tahapan ujian praktik kerja ini menuntut peserta untuk membuat essai dengan durasi waktu 60 menit dan panjang minimal 500 kata.

Kegiatan ini dirancang untuk menggali lebih dalam pemahaman peserta terkait formasi jabatan yang mereka pilih, sekaligus mengukur kemampuan analisis dan penyampaian gagasan secara tertulis.

Beberapa formasi yang menjadi fokus dalam SKB kali ini meliputi Analis Hukum, Analis Kebijakan, Lingkup Jabatan Kesehatan, dan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Menurut Ketua Panitia Seleksi Anton Edward Wardhana, pelaksanaan ujian berlangsung dengan tertib sesuai protokol yang telah ditetapkan.

Para peserta terlihat serius menyelesaikan esai yang menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kesesuaian kompetensi mereka dengan jabatan yang akan diemban.

“Kami berharap esai yang dibuat dapat mencerminkan pemahaman peserta terhadap tanggung jawab dan tantangan yang ada di formasi jabatan mereka masing-masing," ujarnya.

"Selain itu, kemampuan komunikasi tertulis juga menjadi nilai tambah yang kami perhatikan dalam penilaian,” tambah Anton.

Salah satu peserta ujian yang mengambil formasi Analis Kebijakan mengungkapkan bahwa tantangan utama adalah menyusun esai dengan struktur yang jelas dalam waktu terbatas.

“Tema yang diberikan sangat relevan dengan tugas yang akan kami jalani nanti. Selain menguji wawasan, kami juga merasa ini menjadi latihan nyata bagaimana menuangkan ide dalam waktu singkat,” katanya.

Secara umum, peserta menyambut baik metode penilaian ini karena memberikan ruang untuk mengekspresikan pemahaman mereka terhadap formasi yang dipilih.

Hasil dari SKB praktik kerja ini akan menjadi salah satu komponen penting dalam penentuan akhir kelulusan CPNS Kemenkumham tahun 2024.

Bagi peserta yang berhasil menunjukkan kemampuan terbaik, tahap ini merupakan gerbang menuju pengabdian sebagai abdi negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Semarang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah melakukan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terhadap 2 Raperda dari Kabupaten Magelang, Selasa (03/12).

Dalam kesempatan hari ini, 2 Raperda yakni Raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan tentang. Penyelenggaraan  Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat. 

“Dua Raperda ini tentunya akan bersinggungan langsung dengan masyarakat, tentunya harapan kita bersama dengan harmonisasi yang dilakukan saat ini bisa memberikan masukan masukan guna penyempurnaan Raperda, dengan tetap memperhatikan kewenangan, substansi maupun dari sisi legal draftingnya.” Ujar Deni Kristiawan selaku Kepala Bidang Hukum.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Hukum Kabupaten Magelang dan Perancang Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah. 

SEMARANG - Sebanyak 1.436 peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan HAM formasi SLTA Tahun 2024 di Jawa Tengah melangsungkan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kesamaptaan dari hari ini, Selasa (03/12) hingga Sabtu (07/12) mendatang di Stadion Taruna Akademi Kepolisian (Akpol), Semarang. 

Keseluruhan peserta adalah mereka yang dinyatakan lolos tahapan Pengamatan Fisik, Pemeriksaan Kesehatan, dan Psikotes yang telah dilakukan sebelumnya. 

Panitia Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jateng bekerja sama dengan Polda Jateng dan Akpol dalam menggelar kesamaptaan ini.

Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Jateng, Anton Edward Wardhana, selaku Ketua Panitia Daerah mengatakan peserta yang lolos ke tahap ini agar mengeluarkan kemampuan terbaiknya. 

Sehingga para peserta bisa mendapatkan hasil terbaik sesuai yang diharapkan. 

“Jadi pada pagi hari yang cerah ini adik-adikku sekalian mendapatkan kesempatan untuk mengikuti SKB Kesamaptaan,” katanya saat memberi arahan sebelum pelaksanaan SKB. 

“Harapannya tentu lakukan dengan maksimal, karena ini memang tahapan yang sudah sepatutnya dipersiapkan,”

“Lakukan secara optimal, anggap ini perjuangan terakhir jadi lakukan sebaik mungkin,” lanjutnya. 

Anton kembali mengingatkan bahwa seluruh pelaksanaan tahapan seleksi tidak dipungut biaya sama sekali alias gratis. 

Dan bila ada peserta menemukan ada pihak-pihak yang menawarkan bantuan, supaya tidak terbujuk dan segera laporkan kepada panitia. 

“Kami ingatkan kembali kepada adik-adik bahwa pelaksanaan tes ini gratis tidak dipungut biaya sama sekali,”

“Jangan percaya kalau ada yang mengatakan bisa membantu kalian lolos, laporkan! Kelulusan kalian merupakan hasil dari usaha kalian sendiri,” imbaunya. 

Adapun tes yang diujikan pada kesamaptaan ini adalah lari 12 menit, pull up atau chinning 1 menit, sit up dan push up 1 menit, serta shuttle run.

@kemenkumhamri

#KumhamSemakinPASTI 

Semarang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa tengah yang diwakili oleh Kepala Bidang Hukum Deni Kristiawan menjadi narasumber dalam Pendidikan dan Pelatihan Teknik Legal Drafting dalam Penyusunan Peraturan Daerah / Peraturan Desa di Sentra Diklat Semarang Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Senin (02/12).

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan ini dilaksanakan secara hybrid dengan melibatkan peserta dari Internal Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah secara langsung, juga peserta dari Seluruh Kejaksaan Negeri Jawa Tengah serta dari beberapa Kejaksaan Tinggi lainnya melalui daring (via zoom). 

Penyampaian materi dilakukan dengan pemaparan tugas dan fungsi Kantor Wilyah khususnya Bidang Hukum serta berbagi ilmu mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pada kesempatan tersebut Kepala Bidang Hukum Deni Kristiawan menyampaikan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai sebuah siklus yang akan berkesinambungan, sistematika Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik. Peraturan Perundang-undangan yang harus disertai Naskah Akademik antara lain Undang-undang, Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota, pengecualian Perda APBD, Perda Pencabutan dan Perda Perubahan disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran materi muatan yang diatur pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Penyusunan produk hukum merupakan mekanisme akan senantiasa mengikuti perkembangan regulasi, sehingga pengetahuan tersebut sangat menarik bagi peserta diklat yang sebagian besar Jaksa.

Jakarta-, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Tengah kembali meraih penghargaan bergengsi di bidang pelayanan Kekayaan Intelektual. Penghargaan ini diberikan atas peran aktifnya dalam meningkatkan permohonan, pengawasan, dan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait Indikasi Geografis sepanjang tahun 2024. 

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, pada acara Penutupan Tahun Tematik 2024 di Hotel Shangri-La, Jakarta, yang dihadiri juga Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej dan Dirjen Kekayaan Intelektual, Razilu, Senin (02/12).

Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto, merasa bangga menerima penghargaan ini. 

"Ini adalah kebanggaan bagi kami. Penghargaan ini merupakan bukti bahwa pelayanan kami di bidang Kekayaan Intelektual telah berjalan dengan baik dan mendapat pengakuan dari kementerian. Namun, kami tidak akan berpuas diri. Tahun depan, tantangan lebih besar dan kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan yang cepat, mudah, dan berkualitas," ujar Tejo.

Prestasi ini juga melengkapi catatan apik Kanwil Kemenkumham Jateng yang sebelumnya berhasil meraih tiga penghargaan pada tahun 2023 dalam kategori yang berbeda. 

Kakanwil menambahkan, penghargaan ini tidak lepas dari kerja keras seluruh tim, khususnya di Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang telah bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Dengan keberhasilan ini, Kanwil Kemenkumham Jateng semakin menunjukkan komitmennya dalam memajukan layanan Kekayaan Intelektual, yang menjadi bagian penting dalam mendukung perkembangan ekonomi dan inovasi di Indonesia.

Hadir pada kesempatan penutupan kegiatan mendampingi Kakanwil yaitu Kadiv Yankumham, Anggiat Ferdinan, Kabid Pelayanan Agustinus Yosi, dan Kasubid Pelayanan KI, Tri Junianto serta Pejabat Fungsional.