Persyaratan

    1. Surat Perizinan dari Penanggung jawab juridis Basan atau Baran meliputi Nama Pemilik, Identitas Kepemilikan, jenisnya, kaitan antara peninjau dengan pemilik Basan atau Baran;
    2. Surat Penyitaan Basan;
    3. Surat penetapan/putusan pengadilan;
    4. Identitas pemilik dan atau peninjau;
    5. Surat permohonan kepada kepala Rupbasan untuk meninjau fisik dengan melampirkan dokumen dan surat-surat yang sah;
    6. Surat Kuasa dari pemilik Basan atau Baran(Jika dikuasakan);
    7. Spesifikasi (Rekamjejak) Basan atau Baran.

Prosedur

    1. Pemohon yang akan meninjau Basan atau Baran mengisi formulir permohonan peninjauan dan menyerahkan dokumen/surat-surat yang sah sesuai persyaratan kepada petugas administrasi Rupbasan;
    2. Petugas Administrasi Rupbasan meneliti dan mencocokan permohonan serta dokumen-dokumen persyaratan sesuai spesifikasi Basan atau Baran;
    3. Petugas administrasi melaporkan kepada Kepala Rupbasan atas adanya permohonan peninjauan Basan atau Baran;
    4. Kepala Rupbasan atau pejabat adminitrasi yang didelegasikan menyetujui permohonan peninjauan fisik Basan atau Baran;
    5. Petugas administrasi mengantarkan pemohon kepada petugas penempatan;
    6. Petugas penempatan menunjukkan kepada pemohon atas Basan atau Baran yang ditinjau.

Jangka Waktu Penyelesaian

      1 (Satu) hari kerja sejak permohonan diterima sampai dengan peninjauan selesai dilakukan

Jaminan Pelayanan

Pelayanan Peninjauan Basan dan Baran mengacu pada Permenkumham No : M.HH.16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan.

Bahwa Etika Pegawai Pemasyarakatan dalam melakukan pelayanan terhadap Masyarakat adalah:

    1. Mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi atau golongan;
    2. Terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan dan pengawasan masyarakat;
    3. Tegas, adil dan sopan dalam berinteraksi dengan masyarakat.

 

Bahwa Etika Pegawai Pemasyarakatan dalam melakukan pelayanan terkait dengan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara adalah :

    1. Terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan dan pengawasan masyarakat;
    2. Menguasai keahlian dalam melaksanakan tugas;
    3. Menjaga kewaspadaan dan kehati-hatian;
    4. Tidak memanfaatkan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara tanpa hak untuk kepentingan pribadi atau golongan;
    5. Basan dan Baran dalam kondisi terawat/terpelihara;
    6. Menjamin adanya pengaman potensi penerimaan Negara dalam pengelolaan Basan dan Baran.

Jaminan Keamanan

      Pelayanan peninjauandijamin Akuntabel dan Transparan.

Tab