SK Penetapan PPID

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH

NOMOR : W.13–HH–01.05–88 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH

Menimbang  : a.      bahwa  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan Informasi Publik merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;

b.      bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik di bidang hukum dan hak asasi manusia yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan diperlukan tata cara pengelolaan, pelayanan dan keterbukaan informasi publik;

c.      bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Publik pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Mengingat

:   1.

Pasal 20, Pasal 21. Pasal 28F, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar

   

Negara Republik Indonesia;

 

2.

Undang-Undang Nomor 14  Tahun 2008  tentang Keterbukaan  Informasi

   

Publik (LN.RI. Tahun 2008 Nomor.61 .Tambahan LN.RI No. 4846);

 

3.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

   

Elektronik,

 

4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

 

5.

Keputusan Menteri Hukum  dan Hak Asasi Manusia Republik  Indonesia

   

Nomor. M.HH-01.IN.01.03 TH. 2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi

   

dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;

 

6.

Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia

Nomor  30  Tahun  2018  Tentang  Organisasi  dan  Tata    Kerja    Kantor

Wilayah    Kementerian    Hukum    dan    Hak  Asasi  Manusia  Republik

Indonesia;

 

7.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-23.OT.03.01 Tahun 2019 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020-2024;

8.   Peraturan   Menteri  Pendayagunaan   Aparatur   Negara   dan   Reformasi

Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi

2015 - 2019;

9.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

 

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :   KEPUTUSAN  KEPALA  KANTOR  WILAYAH  KEMENTERIAN  HUKUM DAN HAK  ASASI  MANUSIA  JAWA TENGAH TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENGAH TAHUN 2020

KESATU      :   Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

KEDUA        :   Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID Pembantu yang berada dilingkungan Divisi dan Satuan Kerja Unit Pelaksana Tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA       :   Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :

1. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;

2. Melakukan       pemukthahiran       informasi,       mengkoordinasikan       dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari

PPID Pembantu;

3. Menyimpan,  mendokumentasikan,  menyediakan  dan  memberi  pelayanan informasi kepada publik;

4. Melaksanakan Dokumentasi; dan

5. Menyediakan Informasi dan Dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

KEEMPAT   :   Dalam  rangka  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam  diktum ketiga PPID berwenang :

1. Menolak  memberikan  memberikan  informasi  yang  dikecualikan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;

3. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;

4. Menentukan  atau  menetapkan  suatu  informasi  dapat/tidaknya  di  akses publik;

5. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat mengumpukan   serta   memelihara   informasi   dan   dokumentasi  untuk

kebutuhan organisasi.

KELIMA       :   Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi  bertanggung  jawab  kepada

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

KEENAM   :  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (SK PPID 2020.pdf)SK PPID 216 kB

Cetak   E-mail