Kantor Wilayah (disingkat: KANWIL) merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nomenklatur Kantor Wilayah beberapa kali mengalami pergantian nama yakni: "Departemen Kehakiman" (1945-1999), "Departemen Hukum dan Perundang-undangan" (1999-2001), "Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" (2001-2004), "Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2004-2009), dan "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2009-sekarang).

Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang seorang Kepala Kantor Wilayah (eselon II.a), dan dibantu oleh 4 orang Kepala Divisi (eselon II.b) yakni :

• Divisi Administrasi (melaksanakan tugas di bidang pembinaan dan dukungan manajamen administrasi,)
• Divisi Pemasyarakatan (melaksanakan tugas di bidang pemasyarakatan (lapas, rutan, bapas))
• Divisi Keimigrasian (melaksanakan tugas di bidang keimigrasian (kanim)
• Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (melaksanakan tugas di bidang Hukum, HAM dan Pelayanan Hukum)

Serta sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk Kantor Imigrasi (Kanim), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lapas Terbuka • Lapas Narkotika, Rumah Tahanan Negara (Rutan), Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), Balai Pemasyarakatan (Bapas), Balai Harta Peninggalan (BHP), serta Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).

Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah adalah Provinsi Jawa Tengah yang mencakup diantaranya meliputi 29 Kabupaten dan 6 Kota, antara lain:

1. Kabupaten Banjarnegara
2. Kabupaten Banyumas
3. Kabupaten Batang
4. Kabupaten Blora
5. Kabupaten Boyolali
6. Kabupaten Brebes
7. Kabupaten Cilacap
8. Kabupaten Demak
9. Kabupaten Grobogan
10. Kabupaten Jepara
11. Kabupaten Karanganyar
12. Kabupaten Kebumen
13. Kabupaten Kendal
14. Kabupaten Klaten
15. Kabupaten Kudus
16. Kabupaten Magelang
17. Kabupaten Pati
18. Kabupaten Pekalongan
19. Kabupaten Pemalang
20. Kabupaten Purbalingga
21. Kabupaten Purworejo
22. Kabupaten Rembang
23. Kabupaten Semarang
24. Kabupaten Sragen
25. Kabupaten Sukoharjo
26. Kabupaten Tegal
27. Kabupaten Temanggung
28. Kabupaten Wonogiri
29. Kabupaten Wonosobo
30. Kota Magelang
31. Kota Pekalongan
32. Kota Salatiga
33. Kota Semarang
34. Kota Surakarta
35. Kota Tegal

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah membawahi 75 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri dari 1 Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM, 1  Balai Harta Peninggalan, 66 UPT Pemasyarakatan dan 7 UPT Keimigrasian yang tersebar di wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah, yakni :

1. Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah
2. Balai Harta Peninggalan Semarang
3. Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten
4. Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang
5. Balai Pemasyarakatan Kelas II Nusakambangan
6. Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati
7. Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan
8. Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto
9. Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang
10. Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta
11. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa
12. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang
13. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu
14. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Besi
15. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Brebes
16. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap
17. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gladakan
18. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karanganyar
19. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kembang Kuning
20. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendal
21. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo
22. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten
23. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang
24. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ngaseman
25. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nirbaya
26. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan
27. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Purwokerto
28. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pasir Putih
29. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati
30. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekalongan
31. Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIB Plantungan
32. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang
33. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan
34. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Purwodadi
35. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto
36. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang
37. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi
38. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen
39. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tegal
40. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Kendal
41. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan
42. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri
43. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banjarnegara
44. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banyumas
45. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora
46. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Boyolali
47. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Demak
48. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara
49. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kebumen
50. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kudus
51. Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan
52. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pemalang
53. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga
54. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo
55. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang
56. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga
57. Rumah Tahanan Negara Kelas I Semarang
58. Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta
59. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung
60. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonosobo
61. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Cilacap
62. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pekalongan
63. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Purbalingga
64. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Purwokerto
65. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Semarang
66. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Sragen
67. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta
68. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonogiri
69. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap
70. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati
71. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang
72. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang
73. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta
74. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo
75. Rumah Detensi Imigrasi Semarang

Kementerian Hukum dan HAM menjunjung Core Values ASN BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan

• Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
• Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.
• Melakukan perbaikan tiada henti.

Akuntabel

• Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.
• Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
• Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Kompeten

• Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
• Membantu orang lain belajar.
• Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

Harmonis

• Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
• Suka menolong orang lain.
• Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Loyal

• Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
• Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah.
• Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

Adaptif

• Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
• Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.
• Bertindak proaktif.

Kolaboratif

• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
• Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
• Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Kementerian Hukum dan HAM menjunjung tinggi tata nilai kami "P-A-S-T-I"

1. Profesional : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integirtas profesi;

2. Akuntabel : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;

3. Sinergi : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;

4. Transparan : Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;

5. Inovatif : Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung juga memiliki Tata Nilai KREDIBEL, yaitu :

• KREatif dalam bekerja
• DInamis dalam bergerak menuju perubahan
• Bersahaja dalam bertindak
• fleksibEL dalam berinovasi 

VISI

"Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Innovatif dan Berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden “ Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

MISI

1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional;
2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas;
3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian,
4. Administrasi Hukum Umum dan Pemasyarakatan yang Bebas Dari Korupsi,
5. Bermartabat dan Terpercaya;
6. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan;
7. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;
8. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan;
9. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.