SEMARANG - Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) ini dilakukan di Ruang Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Jalan Raya Kaligawe Km. 4 Semarang pada Sabtu (26/10) antara Kakanwil Kemenkumham Jateng, Rinto Hakim bertindak atas nama Kanwil Kemenkumham Jateng dengan Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang,H. Jawade Hafidz dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum UNISSULA. Dalam penandatanganan ini dihadiri oleh beberapa pejabat dari kedua instansi dan disaksikan oleh perwakilan mahasiswa fakultas hukum. Kerjasama ini bertujuan untuk mendorong pengembangan institusi dan peningkatan program kerja masing-masing lembaga dalam rangka memperkuat kemandirian, transparansi, dan akuntabilitas lembaga yang akan berlaku untuk jangka waktu tiga tahun. Ruang Lingkup kerjasama ini meliputi: Penelitian bersama; Pertemuan Ilmiah dalam bentuk seminar, studium general, diskusi, workshop/lokakarya yang bermanfaat bagi kepentingan para pihak, lembaga peradilan, dan masyarakat; Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai atau staf; Penerbitan buku dan jurnal ilmiah secara berkala; Sosialisasi dan pertukaran informasi dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi lembaga; dan/atau; Optimalisasi pemanfaatan tenaga pengajar, tenaga dosen, tenaga ahli, narasumber, tenaga administrasi, tenaga teknis, dan tenaga lain yang dibutuhkan dan program lain yang dianggap perlu dan disepakati antara kedua belah pihak.
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA, H. Jawade Hafidz mengatakan perlunya kerjasama dengan Kanwil Kemenkumham Jateng karena fakultas hukum berhubungan langsung dengan permasalahan hukum khususnya di Jawa Tengah. Khusus untuk Program Kenotariatan, Dekan menyatakan program ini baru berusia sepuluh bulan, tetapi akan berupaya menjanjikan calon notaris yang handal dan dapat bersaing dengan lulusan notaris dari universitas lainnya. Menurutnya, profesi notaris saat ini masih diminati oleh banyak kalangan karena banyak berbagai bidang yang memerlukan jasa kenotariatan. Ke depan, Dekan mengharap, kerjasama dengan Kanwil Kemenkumham Jateng dapat berjalan terus sehingga khususnya program kenotariatan dapat saling bersinergi.
Pada kesempatan ini Kakanwil Jateng, Rinto Hakim dalam sambutannya menyambut baik kerjasama ini dan berhadap dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat terlaksana berbagai program yang telah disepakati antara lain penelitian bersama, pertemuan ilmiah dalam bentuk seminar, studium general, diskusi, workshop, praktek peradilan semu, sosialisasi dan pertukaran informasi dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi lembaga. Menurut Kakanwil, akademisi memiliki peran besar untuk peningkatan pembangunan bangsa, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat berdasar Pancasila. Peningkatan tersebut memerlukan adanya kerjasama antara akademisi dengan pemerintah, swasta atau pihak lain sehingga dapat menciptakan percepatan dan sinergi dalam menghadapi tantangan diharapkan dapat membuka wacana seluruh civita akademika akan pengetahuan praktisi lapangan dan akhirnya dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat, sehingga dapat menciptakan kepercayaan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Lebih lanjut Kakanwil mengatakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai kepanjangan tangan Kementerian Hukum dan HAM RI mempunyai kewajiban untuk melaksanakan visi dan misi khususnya di bidang pembangunan hukum. Adapun sasaran pembangunan diharapkan dapat terwujudnya penegakan hukum secara konsisten, termasuk pemberantasan korupsi, upaya perbaikan sistem hukum dan hukum berfungsi sebagai penuntun perilaku berkehidupan bangsa Indonesia.
Mengenai kenotariatan, Kakanwil menjelaskan di Jawa Tengah untuk jumlah notaris ada 1.405 notaris yang tersebar di 35 Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 32,5 juta jiwa. Melihat rasio ini di Jawa Tengah masih kekurangan notaris. Dengan dibukanya Program Kenotariatan UNISSULA, diharapkan nantinya para calon notaris dari UNISSULA dapat bersaing untuk mengisi kekurangan tersebut.
Setelah penandatanganan MoU ini diteruskan dengan Diskusi Kenotariatan yang diikuti oleh para mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA dengan narasumber Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kardjono.
(Humas Kanwil Jateng)