SEMARANG-Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan professional dalam mewujudkan good governance dan clean government. Mewujudkan hal tersebut, hari ini Senin (20/08) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang menerima kunjungan 2 (dua) orang Staf Ahli Menteri, yaitu Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Haru Tamtomo dan Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga, Agus Hariyadi. Kunjungan tersebut dalam rangka pendampingan Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan diterima langsung oleh Kalapas Perempuan Semarang, Asriati di ruang pertemuan.
Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Dewa Putu Gede, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran 2 orang staf ahli sebagai pendamping, hal ini memang diharapkan karena beliau memiliki kemampuan dan pengalaman yang dapat mendorong Lapas Perempuan dapat meningkat menjadi WBBM. “Lapas Perempuan Semarang telah memperoleh predikat WBK sejak tahun 2015, untuk menjadi WBBM ada mekanisme yang harus dipenuhi dan perlu dibuat penajaman lagi terkait beberapa hal yang menjadi perhatian, “ ucap Kakanwil. “ Selokan dan parkir masih menjadi perhatian Kalapas untuk dapat dilakukan pembenahan, saya pribadi berpendapat masih terdapat hal-hal yang yang harus diperbaiki dan ditingkatkan lagi, “ jelas Dewa Putu Gede menambahkan.
Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Haru Tamtomo, mengatakan bahwa ada 3 hal yang menjadi perhatian terkait penilaian Satker Lapas menuju WBK/WBBM yaitu Layanan Kunjungan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, menu makanan dan pemenuhan hak dasar WBP. “ Lapas Perempuan Semarang memang telah mendapatkan predikat WBK sejak tahun 2015, namun pada saat itu parameternya belum menggunakan Peraturan Menpan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi Pemerintah, “ ujar Haru Tamtomo.
Untuk menuju Satker predikat WBK/WBBM, lanjut Haru Tamtomo, perlu ada komitmen yang kuat dari pimpinan kepada bawahan, harus ada keteladanan dari pimpinan. “ Komitmen ini bukan karena instruksi pimpinan, tetapi komitmen secara bersama-sama dari seluruh pegawai,” terang Haru Tamtomo yang pernah menjadi Kakanwil di wilayah Sulawesi. Beliau menambahkan bahwa ada 2 komponen terkait pemenuhan syarat WBK/WBBM yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Prosentase untuk komponen pengungkit sebesar 60% sedangkan komponen hasil sebesar 40 %.
Komponen pengungkit itu merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan WBK/WBBM, sedangkan indikator hasil terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. “ Pelayanan publik itu harus ada limitasi waktu, petugas harus responsif terhadap permasalahan pengunjung jika belum mendapatkan kesempatan atau lama mengantri untuk berkunjung, “ tutur Haru.
“Sampai dengan hari ini, di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang, tidak ditemukan adanya pungutan terhadap para pengunjung, tadi dalam satu kesempatan saya menanyakan langsung kepada pengunjung berkaitan dengan pelayanan yang sudah diberikan petugas lapas dan mereka puas atas pelayanan yang diperoleh, “ ujar Haru Tamtomo memberikan pujian yang diiringi tepuk tangan yang hadir. Ini modal untuk dapat mewujudkan birokrasi kelas dunia dan mewujudkan good governance serta clean government, “ imbuhnya.
Sèmentara itu, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga, Agus Hariyadi, mengatakan bahwa menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada satker yang memenuhi sebagian besar program manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
“ Untuk Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang secara umum telah mengimplementasikan prinsip-prinsip pelayanan kepada pengunjung dengan baik, predikat WBK juga telah diperoleh sejak tahun 2015, “ ujarnya. Namun ada beberapa catatan kecil berkaitan dengan sarana di Lapas Perempuan Semarang yang perlu mendapat perhatian, diantaranya lantai di depan pintu masuk yang menurun, dirasakan masih licin, hal ini tentu dapat membahayakan pengunjung yang akan mengunjungi keluarga, untuk itu perlu pembenahan agar lantai tidak terasa licin, “ pungkas Agus Hariyadi.
Dalam kesempatan kunjungan 2 orang Staf Ahli ke Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang ini, turut hadir Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Pemasyarakatan dan Pejabat Administrasi Kanwil Jawa Tengah serta Kalapas Perempuan Semarang beserta jajaran. (Humas Kanwil Kemenkumham Jateng)