SEMARANG - Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara termasuk Indonesia telah menjadi perhatian bangsa, masyarakat internasional maupun anggota PBB.Hal tersebut disampaikan Kepala Divisi Keimigrasian, Ramli HS, mengawali sambutan mewakili Kepala Kantor Wilayah dalam acara Rakor Pencegahan TPPO Tahun 2018, Rabu (5/09) di Hotel Grandika. Turut hadir dalam pembukaan Direktur Intelejen Keimigrasian, Kepala Divisi Administrasi dan Direktur Intelejen dan Keamanan Polda Jateng.Kadiv Keimigrasian, lebih lanjut mengatakan bahwa berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban TPPO.
"Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan eksploitasi seksual tapi juga eksploitasi untuk kerja paksa dan perbudakan," terang Ramli.Oleh karena itu, penanggulangan TPPO membutuhkan sinergitas dari semua pihak termasuk masyarakat melalui upaya integralitas penal dan non penal.
"Upaya penal dengan menggunakan sarana hukum pidana tanpa pandang bulu, "ujarnya. Sementara non penal melalui tindakan preventif terhadap calon korban, " imbuhnya lagi.Ada beberapa modus TPPO yang patut diwaspadai, antara lain TKI Non Prosedural, Dalih Umroh/Wisata, Rekomendasi Kerja Palsu, TKI Illegal.
"Melakukan perubahan data diri seperti menuakan atau memudakan usia, juga tidak jarang untuk dijadikan modus, " jelas Ramli.Mengakhiri sambutan, Kepala Divisi Keimigrasian asal Lampung ini berharap Rakor TPPO ini dapat menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sesuai dengan ketentuan untuk dapat menguatkan kerjasama dalam mencegah terjadinya TPPO dan Penyelundupan Manusia.
Untuk diketahui, rapat koordinasi ini diikuti 60 peserta dari unsur Kepolisian, PJTKI, KBIH, BP3TKI,Dukcapil Provinsi & Kota, Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja serta SMA/SMK. Sebagai narasumber Direktur Intelejen Keimigrasian dan Direktur Intelkam Polda Jateng serta Moderator, Kabid Lalintuskim Yayan Indriyana. (Humas Kanwil Kemenkumham Jateng)
