SEMARANG - Bertempat di Aula Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, hari ini Rabu(10/10), Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah, Dewa Putu Gede membuka secara resmi Workshop Pemanfaatan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2018.
Kegiatan ini dihadiri Jajaran Pimti Pratama, Pejabat Administratur dan Pejabat Pengawas Kanwil Jawa Tengah dan diikuti oleh 50 orang operator BMN UPT Keimigrasian dan UPT Pemasyarakatan Se-Kota Semarang. Selain itu, 2 orang dihadirkan sebagai narasumber yakni Muslih Ahyani (Kasie PKN Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DIY) dan Zulfikar (Biro pengelolaan BMN Setjen) dengan Moderator Kepala Bagian Umum, Mutia Farida.
Seperti yang kita ketahui bersama, Kanwil Jawa Tengah dengan 68 Satuan Kerja mempunyai potensi yang luar biasa untuk memberikan kontribusi pemasukan pada negara. "Dibutuhkan kejelian dari masing-masing satker untuk melihat dan memanfaatkan BMN yang belum atau tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai objek sewa, " ungkap Dewa Putu Gede mengawali sambutan.
Lebih lanjut, kata Dewa Putu, Tim BMN Kanwil Jawa Tengah harus bergerak secara simultan untuk mengecek semua Aset BMN yang ada Di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah termasuk banyaknya rumah dinas yang tidak ditempati. Permasalahan yang sering terjadi di lingkungan Kanwil Jawa Tengah diantaranya :
1. Masih banyaknya satker yang kurang memahami akan tata cara sewa BMN sesuai ketentuan Perundang-undangan;
2. Kesulitan satker untuk memenuhi data dukung kelengkapan sewa;
3. Kendala besaran nilai sewa yang harus disetor oleh penyewa;
4. Faktor eksternal, yaitu penilaian dari pengelola barang yang memakan waktu lama sehingga perjanjian sewa tidak bisa cepat ditandatangani.
5. Permasalahan dalam sewa rumah negara yaitu menyangkut besaran sewa rumah negara dimana satuan kerja tidak berusaha meng update besaran sewa yang berlaku sekarang.
Mengakhiri sambutan, Dewa Putu Gede berpesan agar peserta dapat memanfaatkan kegiatan ini untuk dapat berdiskusi dan menambah wawasan mengenai Pemanfaatan BMN terutama terkait masalah sewa BMN.
"Tingkatkan sinergitas antara satuan kerja dengan Kantor Wilayah dan Biro Pengelolaan BMN serta DJKN dalam meningkatkan kualitas pengelolaan BMN di satker masing-masing," terang beliau mengingatkan.
(Humas Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah)
