SEMARANG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, hari ini Kamis (11/10) menggelar acara Workshop Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) dan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Se Kota Semarang di Hotel Aston, Jl. MT. Haryono Nomor 1 Semarang. Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto. Workshop dengan tema “Membangun Sinergitas dan Profesionalisme MPWN dan MPDN Untuk Mewujudkan Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Masyarakat” diikuti Pengurus dan Anggota MPWN dan Anggota MPDN Se Jawa Tengah.
Hadir dalam pembukaan Workshop, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Bambang Rantam Sariwanto, Inspektur Jenderal, Aidir Amin Daud, Sekretaris Ditjen AHU, Danan Purnomo, Inspektur Wilayah IV, Khairuddin, Kepala Pusdatin, Mohamad Aliamsyah. Hadir pula Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Para Kepala Divisi, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas Kanwil Jawa Tengah dan Ketua Pengurus Wilayah INI Jawa Tengah serta Kepala UPT Se Kota Semarang.
Kehadiran jajaran Pimti Madya Kementerian Hukum dan HAM RI sekaligus dalam rangka Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pergantian Antar Waktu Anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, yang ditandai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Kantor Wilayah sebagai Ketua.
Sekjen Bambang Rantam dalam sambutannya mengatakan bahwa perubahan susunan keanggotaan MPWN dan MKN Wilayah terjadi sejalan dengan adanya perubahan Pimpinan Kantor Wilayah, namun demikian diharapkan perubahan ini meningkatkan kinerja kedua lembaga tersebut menjadi lebih baik.
Dalam kesempatan tersebut, Bambang Rantam, juga mengingatkan mengenai jabatan notaris yang diangkat oleh Pemerintah dalam menjalankan jabatannya diharapkan dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat luas dengan memberikan pencerahan hukum bukan menyamarkan hukum.
“Seorang notaris harus jujur, kompeten dan berintegritas, “ ujarnya.” Seorang notaris juga seharusnya menjadi penengah setiap perbedaan yang terjadi sehingga apa yang dituangkan dalam akta notaris menjadi kemauan semua pihak bukan kemauan salah satu pihak yang dapat merugikan pihak lain, “ tuturnya mengingatkan. Untuk itu, lanjutnya, masyarakat menaruh harapan besar terhadap keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris, karena masyarakat sebagai pengguna jasa notaris selalu berupaya adanya kepastian hukum.
Oleh karena itu, untuk melindungi kepentingan masyarakat perlu memaksimalkan penguatan terhadap kelembagaan Majelis Pengawas maupun Majelis Kehormatan Notaris dengan cara meningkatkan kinerja pembinaan dan pengawasan, profesionalitas dan integritas kedua lembaga tersebut, “ pungkasnya. (Humas Kanwil Kemenkumham Jateng)