WONOSOBO - Kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan, pemenuhan, penghormatan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia memang merupakan tanggung jawab Pemerintah. Akan tetapi, juga tidak berarti bahwa Pemajuan HAM hanya dapat terselenggara semata-mata karena inisiatif dari pemerintah.
Masyarakat juga harus terlibat dan punya hak untuk terlibat.Termasuk dukungan dan kolaborasi dari berbagai kelompok swadaya masyarakat atau civil society organizations (CSO), yang juga tidak kurang pentingnya. Kabupaten Wonosobo yang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki budaya lokal yang kuat, menggelar Festival HAM yang dimulai dari tanggal 13 s.d 15 November 2018.
Festival HAM diselenggarakan di Gedung sasana Adipura, Wonosobo dibuka secara resmi oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo didampingi Dian Kartika, Dewan INFID dan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, Selasa (13/11) Setelah dibuka secara resmi oleh Gubernur Ganjar Pranowo, acara dilanjutkan dengan Seminar Festival HAM yang dihadiri oleh Direktur Diseminasi dan Pemajuan HAM Bambang Iriana, Direktur Kerjasama Arry Adanta Sigit, diikuti oleh perwakilan pemerintah Kab/Kota di Jawa Tengah dan 4 (empat) orang narasumber, yakni Mualimin Direktur Jenderal HAM Kemenkumham RI, Faida Bupati Jember, Sugeng Bahagijo dari INFID, dan Zumrotin dari Yayasan Kesehatan Perempuan (Ormas).
Turut hadir Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah, Dewa Putu Gede, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM RR. Sri Widyaningsih, Kepala Bidang HAM, Yuri Priyanto, dan Kasubid Pemajuan HAM Tri Junianto. Pemajuan HAM merupakan tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun daerah. Implementasi nilai dan norma HAM tidak cukup hanya dengan mencantumkan serangkaian aturan tentang HAM dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.
"Yang lebih penting adalah bagaimana Negara hadir untuk menyelenggarakan pemenuhan hak dasar rakyat dalam semua aspek kehidupan bernegara, berbangsa & bermasyarakat, " beber Mualimin dalam paparannya. Dalam hal implementasi HAM inilah kita harus akui, bahwa meskipun sudah banyak capaian yang sangat signifikan dalam pemenuhan hak-hak sipil dan politik rakyat, namun masih banyak kewajiban yang perlu dipenuhi oleh pemerintah, terutama dalam hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.
Pemenuhan hak pendidikan di berbagai wilayah masih terbatas. Demikian pula halnya dengan pemenuhan hak atas kesehatan bagi masyarakat, masih banyak daerah terpencil yang belum tersentuh fasilitas kesehatan yang memadai. "Pemenuhan hak-hak dasar bagi kelompok termarjinalkan seperti penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas juga masih belum optimal, " jelas Mualimin.
Dalam pelaksanaan HAM, Indonesia dinilai sudah berjalan dalam track yang benar. Sejauh ini, upaya-upaya yang telah dilaksanakan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat secara sinergi banyak diapresiasi oleh berbagai kalangan di dalam maupun di luar negeri. Apresiasi yang tinggi dari kalangan masyarakat internasional terhadap Rencana Aksi Nasional HAM atau RANHAM, yang berkesinambungan, dan implementasi RANHAM di Indonesia yang cukup baik. Hal ini tercermin dari adanya pernyataan/pandangan yang positif dari berbagai negara anggota PBB.
"Apresiasi tersebut seyogyanya akan/dapat lebih memacu kita untuk meningkatkan sinergi, dan secara bersama mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan pelindungan hak asasi manusia, termasuk dalam mendukung implementasi agenda pembangunan yang berkelanjutan," pungkasnya.
(Humas Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah)
