SEMARANG- Belajar dari kegagalan Tahun 2018 dan sebagai bentuk persiapan dalam merealisasikan target untuk mencapai predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah melaksanakan Penguatan Reformasi Birokrasi di Aula Kantor Wilayah, Selasa (15/01).
Kegiatan yang digelar selepas Apel Komitmen Pelaksanaan Janji Kinerja Tahun 2019, menghadirkan Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Reformasi Birokrasi, Nugroho, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Acim Dartasim dan Zaifachatur roziyah, Auditor Inspektorat Jendral Kemenkumham RI. Dalam sambutannya sebelum membuka kegiatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Dewa Putu Gede kembali menegaskan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM sebagai target prioritas di Tahun 2019. "Tanpa mengesampingkan target dan pelaksanaan kinerja lainnya, kembali saya tegaskan, ZI menuju WBK dan WBBM merupakan target utama Kanwil Kemenkumham Jateng di Tahun 2019," tegas Dewa Putu Gede. "Dan saya harap kegiatan tadi pagi, bukan hanya sekedar seremonial belaka, target juga bukan hanya diucapkan saja, semua harus kita wujudkan bersama, dan kita harus sepakat akan hal itu, "imbuhnya.
Sebagai Pengawas penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Acim Dartasim, menjelaskan peran Ombudsman dalam pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM. Acim Dartasim menuturkan kehadiran Ombudsman sebagai salah satu penilai eksternal memiliki peran yang tidak kalah penting dalam memperoleh predikat WBK dan WBBM. Standarisasi penilaian penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dan bersih dari praktik KKN oleh Ombudsman bisa dijadikan parameter dan referensi mencapai target tersebut. Disisi lain, Nugroho, Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM RI Bidang Reformasi Birokrasi, mencoba membedah kegagalan Kanwil Kemenkumham Jateng memperoleh WBK dan WBBM sebagai topik pembuka. "Kegagalan Jawa Tengah dalam memperoleh predikat WBK dan WBBM menyisakan tanda tanya. Faktor apakah yang membuat Jawa Tengah belum berhasil mengantarkan satkernya memperoleh predikat tersebut pada tahun 2018 lalu," ujar Nugroho mencoba menganalisa. "Karena di Jawa Tengah sejatinya banyak satuan kerja yang sangat layak untuk memperoleh predikat tersebut, bila mendapatkan pendampingan secara baik," lanjutnya. Lebih lanjut, Nugroho mendorong Kanwil Kemenkumham Jateng memperoleh predikat WBK dan WBBM. "Untuk mewujudkan hal tersebut, saya pribadi dan Tim Penilai Internal siap mendukung secara penuh semua satuan kinerja yang diusulkan, dan kami siap datang kapanpun untuk mendampingi, menilai dan mengevaluasi satker tersebut yang diusulkan," jelasnya penuh semangat. Menyempurnakan paparannya, Nugroho menjelaskan teknis dan mekanisme pembangunan ZI menuju WBK/WBBM secara detail dan dilengkapi dengan materi yang disampaikan oleh Zaifachatur roziyah, Auditor Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI.
(Humas Kanwil Kemenkumham Jateng "Jateng GAYENG")
