SEMARANG - Langkah strategis jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah guna mengimplementasikan visi, misi, tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi ditentukan hari ini.
Melalui Rapat Koordinasi Penyusunan Grand Desain Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang digelar di Ruang Aula Kantor Wilayah, Jum'at (15/02), Kepala UPT diajak untuk menyumbangkan pandangan dan pemikiran guna melahirkan konsep yang sistematis, krusial dan subtansial.
Kepala Divisi Administrasi, Susilo Pramono, menjelaskan urgensi dan esensi Reformasi Birokrasi dalam sambutannya sebelum membuka kegiatan.
"Reformasi birokrasi kini benar-benar menjadi kebutuhan bagi para aparatur pemerintahan. Keberhasilan reformasi birokrasi bukan pada dokumentasi semata, namun harus mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat," paparnya.
Susilo juga menerangkan bahwa rencana merupakan titik awal dan penentu sebuah program atau kegiatan berjalan dengan sempurna.
" Sekedar menyusun rencana saja belum cukup, tapi dibangun dengan draf dan konsep yang padat, jelas dan terukur," jelasnya.
Sebelum menutup arahannya, Susilo berharap kepada seluruh peserta untuk mempunyai kesepahaman, kesepakatan dan komitmen dalam rangka menyusun Grand Desain Tahun 2019, Mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang terakomodir serta menghasilkan keluaran (output) yang berguna, mempersiapkan program kerja dengan baik Serta melaksanakan tugas di bidang penataan kelembagaan dan organisasi sesuai dengan Grand Desain yang telah ditetapkan.
Kegiatan diikuti oleh seluruh Kepala UPT jajaran Kanwil Kemenkumham Jateng dan akan didampingi oleh Tim Bagian Kelembagaan Biro Perencanaan dan Reformasi Birokrasi, Tim Bagian Kelembagaan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Tim Bagian Kelembagaan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam penyusunan Grand Desain Hadir juga dalam pembukaan ini, Kepala Divisi dan Pejabat Administrasi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.
(Humas Kanwil Kemenkumham Jateng-Jateng GAYENG✊)