SEMARANG - Rampung memberikan penguatan kepada Tim Kerja Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM RI Bidang Sosial, Min Usihen dan Widyaswara Ahli Utama, F Haru Tamtomo, melanjutkan agenda kerjanya dengan melakukan kunjungan ke 4 (empat) Satuan Kerja (Satker) yang diusulkan dalam Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kota Semarang, Selasa (19/03).
Ke empat Satker tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang, Balai Harta Peninggalan (BHP) Semarang dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Semarang.
Dalam kunjungan kerjanya, yang didampingi Kepala Divisi Administrasi, Susilo Pramono dan Kepala Bagian Program dan Humas, Budhiarso Widhyarsono, Min Usihen dan Haru Tamtomo memantau dan mengevaluasi persiapan para calon peraih WBK tersebut.
Fokus pada pelaksanaan pelayanan publik termasuk komponen dan sarana pendukung, Pimpinan Tim Kerja Pembangunan ZI Kemenkumham Wilayah II ini memberikan beberapa catatan.
Min Usihen dan Haru Tamtomo, menyarankan untuk tidak alergi terhadap aduan masyarakat.
"Kotak saran dan pengaduan harus diletakkan pada tempat yang strategis. Tempat dimana masyarakat tidak merasa takut untuk menyampaikan keluhannya, " ujar Haru Tamtomo.
"Selain itu, sediakan sarana untuk memfasilitasi keluhan tersebut. Kertas, alat tulis bahkan alat bantu seperti kaca mata wajib ada,' lanjutnya.
Menurutnya, saran, aduan dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator utama dalam mengevaluasi kualitas pelayanan.
Selain itu, mereka juga kembali menegaskan pentingnya komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM, meningkatan kualitas pelayanan dan melenyapkan budaya koruptif.
(Humas Kanwil Kemenkumham Jateng-Jateng GAYENG✊)
