SEMARANG – Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Kementerian Hukum dan HAM pun ikut berperan dalam PNBP ini. Hari ini (16/05) Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah menggelar diskusi guna mengoptimalkan peran Kanwil Jateng dalam rangka pencapaian dan peningkatan PNBP.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Rr. Sri Widyaningsih berkesempatan membuka diskusi yang digelar di ruang rapat Bidang Pelayanan Hukum ini. Beliau menuturkan diskusi ini diharapkan dapat menjadi sarana alih informasi dan wawasan serta pembahasan terkait pelaksanaan Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) di lingkungan Kanwil, lebih khusus dalam pencapaian target dan peningkatan PNBP yang sudah ditetapkan.
Diskusi ini dihadiri oleh 14 (empat belas) orang yang terdiri dari tim pengelolaan PNBP dari Direktorat Jenderal AHU, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Lista Widyastuti, Kepala Sub Bidang AHU Andhy Kusriyanto, Kepala Sub Bidang Kekayaan Intelektual Moh Hawari Dahlan, serta para JFU Bidang Yankum.
Pembahasan kemudian berlanjut ke pokok – pokok keijakan dalam peningkatan dan pencapaian target PNBP 2019 antara lain perluasan layanan AHU berbasis Teknologi Informasi, Pelayanan Jasa Hukum, Optimalisasi Peran Serta Kanwil dalam peningkatan PNBP Ditjen AHU, Peningkatan kualitas dan kapasitas data center dalam mendukung pelayanan yang berkualitas, dan mensukseskan kemudahan berusaha di Indonesia.
Kabid Pelayanan Hukum, Lista Widyastuti menyampaikan pendapatnya terkait kebutuhan penambahan Sumber Daya Honorer guna meningkatkan kinerja di pelayanan serta memperhatikan tuntutan dan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang selalu optimal.
