Kadiv Administrasi : Keberadaan BMN Harus Jelas Statusnya

 IMG 20191011 WA0033
 
 
WONOGIRI - Melanjutkan agenda kerjanya di wilayah Eks Karesidenan Surakarta, Kepala Divisi Administrasi, Novita Ilmaris kunjungi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Klas II Wonogiri, Jum'at (11/10).
 
Melihat kondisi bangunan Rupbasan yang kurang representatif, Novita menilai relokasi menjadi alternatif paling relevan untuk dikedepankan.
 
"Karena Rupbasan tidak masuk ke dalam stranas pembangunan, relokasi menjadi alternatif kita untuk mengatasi keterbatasan ruang dalam penyimpanan basan baran,"sarannya.
 
"Selain itu relokasi juga cara tepat untuk mengamankan aset tanah kita,"sambungnya.
 
Masih menurutnya, keberadaan Barang Milik Negara, entah itu berupa bangunan atau tanah, harus jelas statusnya.
 
"Aset tanah kita ataupun bangunan harus dipasang plang kepemilikan BMN, agar jelas statusnya di masyarakat maupun Pemerintah," tegasnya.
 
Masih ditemani Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan, Dedi Hartono, wanita yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM ini ,bergeser ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Wonogiri.
 
Tak banyak koreksi untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang memang dinilai sudah baik ini.
 
Sebagai salah satu UPT yang diusulkan meraih predikat WBK, Pelayanan Publik Berbasis HAM sudah sangat memenuhi kriteria.
 
Kadiv Administrasi kemudian memberikan saran pengalihan anggaran. Menurutnya, kelebihan anggaran listrik lebih optimal bisa direvisi untuk pembiayaan air bersih, karena saat ini Wonogiri mengalami musim kering yang cukup panjang.  
 
Sumur bor sebagai sumber air utama tidak lagi sanggup mensuplai air, sementara PDAM membutuhkan biaya yang lebih.
 
(Humas Kanwil Kemenkumham Jateng-Jateng PASTI GAYENG✊)
 
IMG 20191011 WA0034IMG 20191011 WA0034IMG 20191011 WA0034

Cetak   E-mail