SEMARANG - Selama lima hari (4-8 November) Balai Harta Peninggalan (BHP) Semarang akan berhadapan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini diungkap Setyo Erri Tri, Pengendali Teknis BPK berserta anggotanya saat memaparkan rencana mereka pada kegiatan Entry Meeting di ruang rapat lantai 2 bersama jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Selasa (05/11).
Pemeriksaan tersebut nantinya menyasar kinerja atas efektivitas tugas dan fungsi BHP pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI.
Ada 5 aspek area kunci yang akan menjadi sasaran pemeriksaan, diantaranya dasar hukum, kedudukan, struktur organisasi serta tugas dan fungsi BHP.
Kebijakan, Regulasi dan Standar Operasional Prosedur BHP pun menjadi materi peninjauan. Selain itu, Pengelolaan SDM, Kerjasama dengan instansi terkait serta sosialisasi dan pemanfaatan teknologi informasi juga akan ditelaah secara mendalam.
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah, Tarsono, mengharapkan hasil dari pemeriksaan ini mampu ditransformasi menjadi masukan yang berarti.
"Kita berharap, hasil yang diperoleh berupa masukan dan rekomendasi dapat berguna dalam upaya meningkatkan kinerja BHP," jelasnya kepada peserta rapat.
"Untuk itu saya pribadi berharap dan meminta, seluruh jajaran BHP dapat menyampaikan data informasi dan keterangan sebaik-baiknya, secepat-secepatnya, sebenar-benarnya, dan sejujur-sejujurnya," sambungnya memberikan instruksi.
Pria berkacamata ini juga menghimbau jajaran BHP untuk tidak alergi terhadap pemeriksaan. Karena menurutnya, BPK adalah mitra kerja, yang akan menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian.
"Tanpa mitra kerja dari BPK kita mungkin terlena. Artinya jadikan hal ini sebagai media pengingat, agar tidak lupa batasan tugas dan kewenangan kita," ujarnya mengingatkan.
Rapat dihadiri juga oleh Plt. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Novita Ilmaris, Ketua BHP Semarang, Aris Ideanto serta Pejabat Administrasi Kantor Wilayah dan BHP Semarang.
(Humas Kanwil Kemenkumham Jateng-Jateng PASTI Gayeng)
