BREBES - Perjuangan beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) benar-benar menjadi perhatian Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah.
Rencana Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang akan melakukan survei ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Brebes, salah satu yang disorot.
Mengantisipasi hal tersebut, Kanwil mendelegasikan dua Pimpinan Tingginya untuk meninjau persiapan Lapas Brebes menyambut kedatangan Tim Kemenpan RB.
Kedatangan Kepala Divisi Pemasyarakatan, Marasidin Siregar dan Kepala Divisi Administrasi, Novita Ilmaris dan Kabag PH, Budhiarso W ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dikepalai oleh Maliki ini, untuk memberikan Pendampingan dan Penguatan terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI).
Standard Operasional Prosedur (SOP), masih menjadi cacatan keduanya di UPT yang terletak di barat daya Jawa Tengah ini.
Kejelasan mekanisme kunjungan, mulai dari pemberian nomor antrian, penggeledahan barang dari pembesuk, hingga batas waktu kunjungan menjadi titik penekanan para Kadiv.
"Petunjuk layanan kunjungan sudah terpasang dengan lengkap, tinggal diperjelas SOPnya untuk pengambilan nomor antrian pengunjung," ungkap Marasidin memberikan arahan.
'Buat alur kunjungan baik kedatangan maupun kepulangan untuk mempermudah kunjungan. Harus mengarah kemana dalam berkunjung, mulai dari masuk ke antrian sampai ke ruang kunjungan, dan untuk kepulangannya juga harus jelas alurnya," pesan Novita menambahkan.
Keberadaan ruang Laktasi yang selalu harus dipantau, kebersihan dapur untuk menjamin hiegenitas makanan dan minuman yang tersajikan serta SOP berobat narapidana merupakan atensi tambahan dari Kadiv Administrasi.
Terakhir, para Pimpinan Tinggi menghimbau seluruh jajaran Lapas Brebes untuk lebih mengetahui tentang Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Karena hal tersebut merupakan bagian dari evaluasi Tim Kemenpan RB.
(Humas Kanwil Kemenkumham Jateng-Jateng PASTI Gayeng)
