BREBES - Yel-yel Pembangunan Zona Integritas (ZI) dari Tim Kerja Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Brebes, menjadi penyambut kedatangan Surveyor sekaligus evaluator Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di Satuan Kerja tersebut, Kamis (07/11).
Kehadiran Tim TPN Kemenpan RB ini, ingin mengklarifikasi, mengevaluasi dan meminta "pertanggungjawaban" secara langsung, pelaksanaan Pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lapas Brebes.
Septian dan Diaz yang mendapatkan tugas tersebut menilik seluruh ruangan. Hampir tidak ada yang luput dari pengamatan mereka berdua. Mulai dari lahan parkir, hingga gudang menjadi sasaran investigasinya.
Bila dikerucutkan, Standard Operasional Prosedur (SOP) semua jenis layanan adalah target utama. Pemaparan dan simulasi yang rinci dalam pemberian layanan pun harus disuguhkan.
Mitigasi dan Manajemen Resiko terkait pelaksanaan tugas dan fungsi yang belum mencapai sasaran, diulas lebih mendalam. Mereka menanyakan solusi yang diambil Lapas Brebes bila muncul permasalahan dalam pemberian layanan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Tarsono yang hadir bersama seluruh Kepala Divisi, terlihat sangat mendukung Maliki, Kepala Lapas Brebes saat memberikan penjelasan. Komitmen seluruh jajaran jelas sangat dibutuhkan di fase ini.
Di akhir kegiatan, Tim TPN menjelaskan esensi tujuan dari Pembangunan ZI.
"Predikat WBK bukan tujuan akhir dari Pembangunan ZI. Predikat tersebut adalah awal sebuah Satker untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan menjadi role model bagi Satker lainnya," ujar Septian menjelaskan.
Dirinya juga menerangkan bahwa tahap ini merupakan babak semifinal, dimana hasilnya akan dipanelkan di babak akhir, bersama anggota TPN lainnya, yaitu KPK dan Ombudsman.
Rangkuman catatan TPN lainnya yaitu, kinerja Satker, progres dan hasil pembinaan WBP, program unggulan, reward serta inovasi dan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian layanan harus terpublikasi dan tersosialisasikan dengan baik.
Selain itu, saran untuk membubuhkan kontak person pada media pengaduan mutlak harus ada. Hal ini, berguna untuk memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa aduan mereka tepat sasaran dan akan ditindaklanjuti.
Untuk diketahui, Lapas Brebes menjadi Satker keempat yang telah di survei Tim TPN untuk fase ini. Sebelumnya Lapas Sragen, Kanim Semarang dan Rutan Wonogiri lebih dulu dikunjungi untuk kegiatan yang sama.
(Humas Kanwil Kemenkumham Jateng-Jateng PASTI Gayeng)
