PURWOKERTO - Plt. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Novita Ilmaris,bersama rombongan melakukan kegiatan koordinasi dengan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Banyumas, Sabtu (30/11). Kendati libur, Novita ingin memastikan bahwa kinerja terkait notaris berjalan on the track, termasuk kendala yang sering dihadapi. Ditemui Ketua MPD Banyumas, Sopan, beberapa hal menjadi topik bahasan.
Diketahui, jumlah notaris/PPAT diwilayah tersebut menyentuh angka 115 orang. Jumlah yang tidak sedikit jika melihat wilayah kerjanya.
Batasan mengenai berapa jumlah fidusia yang diselesaikan dalam sebulan menjadi bahasan awal pada pertemuan kali ini.
Pelayanan publik yang berbasis HAM, juga disinggungnya. Notaris diminta untuk lebih peka terhadap hal tersebut sehingga menjadi nilai plus dalam pelayanan yang ramah HAM kepada masyarakat.
Selain pelayanan publik berbasis HAM, kendala pada sistem AHU Online juga menjadi topik bahasan. Diketahui, ada beberapa aplikasi AHU Online yang digunakan oleh notaris, seperti aplikasi fidusia, perpanjangan jabatan, pindah wilayah dan terbaru aplikasi CV serta koperasi.
Kendala atau keluhan yang jamak disampaikan notaris, juga mengemuka dalam kunjungannya kali ini. Belum adanya helpdesk dari aplikasi, sehingga permasalahan tidak dapat langsung seketika direspon.
Kendala tersebut biasanya apabila notaris menemukan kesulitan dalam menggunakan aplikasi, tidak tahu harus berkomunikasi dengan siapa. Jika menemukan hal seperti itu, biasanya notaris akan mengunggah kembali dari awal dan bahkan harus membayar PNBP kembali.
(Humas Kanwil Kemenkumham Jateng.kontributor:wid.Jateng PASTI Gayeng)
