SEMARANG - Geliat Pembangunan Zona Integritas ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah semakin terasa.
Hal itu dibuktikan dengan besarnya animo para pegawai dalam menyimak paparan Kepala Divisi Administrasi, Novita Ilmaris saat mensosialisasikan Rencana Kerja, Target Prioritas dan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Aula Kantor Wilayah, Jum'at (28/02).
Kadiv Administrasi yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Kerja Pembangunan ZI Kantor Wilayah ini menjelaskan bahwa agar Pembangunan ZI berjalan dengan optimal, maka perlu acuan yang jelas dan tersosialisasi dengan baik.
"Kita perlu rel dalam Pembangunan ZI. Perlu acuan dan pedoman yang jelas untuk merealisasikannya. Rencana Kerja, Rencana Prioritas dan Rencana aksi yang telah disusun oleh masing-masing Pokja merupakan garis haluan yang wajib untuk kita laksanakan," jelasnya didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan, Marasidin Siregar.
"Ini juga yang akan menjadi parameter tingkat keberhasilan kita dalam pelaksanaan Pembangunan ZI. Ini alat ukur kita mengevaluasi diri sendiri terhadap tingkat keberhasilan Pembangunan ZI, selain survei yang akan dilakukan oleh Tim Penilai internal dan Eksternal.
Lebih spesifik, pemilik gelar Sarjana Komputer ini merinci satu persatu langkah-langkah pengimplementasian rencana kerja melalui rencana aksi.
Kesempatan ini juga dimanfaatkan oleh Novita untuk mensosialisasikan Permenkumham Nomor 23 tahun 2015 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Sanksi Administrasi bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
Serta Permenkumham Nomor 20 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Hukum dan HAM.
(Humas Kanwil Kemenkumham Jateng-Jateng PASTI Gayeng)