SEMARANG - Keseriusan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam kontestasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun ini tidak ingin setengah-setengah.
Terbaru, Kepala Divisi Administrasi, Novita Ilmaris, sebagai Ketua Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas didampingi Sekretaris Tim Kerja, Budhiarso Widhyarsono, memberikan penguatan terhadap jajarannya, Kamis (05/03) di aula lantai 3 Kantor Wilayah.
Meski digelar pada sore hari, namun antusiasme pegawai untuk mengikuti kegiatan cukup tinggi.
Kali ini, Novita, sapaan akrabnya, memberikan penjelasan terkait materi-materi yang terdapat di salah satu Area Perubahan Reformasi Birokrasi yaitu Penguatan Pengawasan.
Wanita 43 tahun ini mengawalinya dengan mencoba mengulas mengenai Layanan Aduan Whistle Blowing System (WBS). Meski pengaduan melalui WBS menjadi domain dari Inspektorat Jenderal, namun menurutnya Kanwil juga memiliki peran untuk melakukan pendalaman.
Selain WBS, penanganan pengaduan melalui portal lapor.go.id dan Nomor WhatsApp yang tersedia menjadi bahan ulasan berikutnya. Kadivmin mengingatkan perlunya publikasi beberapa kanal pengaduan yang dimiliki Kantor Wilayah.
" Informasi mengenai ini dapat disampaikan para Penyuluh (Hukum) saat memberi penyuluhan, supaya masyarakat mengetahui, " pesannya.
“Manajemen media informasi menjadi hal absolut terutama dalam kontestasi kita dalam pembangunan zona integritas, " tegasnya.
Lebih dalam, mantan Kadiv Administrasi Kanwil DIY ini juga memaparkan mengenai Sistem Pengendalian Internal (SPI). Dirinya mengatakan setiap sub bagian yang ada di Kantor Wilayah agar memetakan resiko dan solusi pengendaliannya.
“Secepatnya, setiap sub bagian melakukan identifikasi resiko dan pengendaliannya,” ujarnya.
Penjelasan tentang penanganan gratifikasi dan benturan kepentingan mengakhiri paparannya kali ini. Harapannya semua pegawai di Kantor Wilayah Jawa Tengah memiliki pemahaman mendalam tentang apa yang disampaikannya.
Kegiatan ini juga merupakan penerapan metode Corporate University (Corpu) yang dicanangkan Kementerian Hukum dan HAM khususnya Kanwil Jawa Tengah guna mengembangkan kompetensi pegawai.
“Minimal setiap kegiatan disisipkan materi pembelajaran,” katanya mengakhiri.
(Humas Kanwil Kemenkumham Jateng-Jateng PASTI Gayeng)
