SEMARANG - Tak cukup menguliti sisi luarnya saja, Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Novita Ilmaris kembali membedah Lembar Kerja Evaluasi (LKE), Senin (09/03).
Kegiatan itu masih dalam rangka Penguatan dan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Serta sebagai persiapan menyambut tahapan evaluasi yang akan dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI).
Episode kali ini diperuntukan bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) se Eks Karisidenan Semarang dan Pati. Tercatat, 23 perwakilan UPT mengikuti kegiatan yang digelar di aula Kantor Wilayah tersebut. Tidak ketinggalan, Tim Pokja Kanwil juga turut ambil bagian.
3 Area Perubahan rampung dikupas tuntas dalam 3 segmen. Sesi pertama, pemenuhan data dukung LKE area Manajemen Perubahan yang menjadi target "operasi". Sementara, sesi kedua, giliran area Penataan Tatalaksana yang dikorek lebih dalam. Dan terakhir, jatah area Penataan Menajemen SDM yang diteliti lebih jauh.
Format ideal dari dokumen yang harus dipenuhi coba disajikan. Mulai dari absensi, dokumentasi hingga isi. Mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi.
Untuk ini, Kadiv Administrasi memberikan saran dan gambaran.
"Idealnya, sebuah dokumen data dukung LKE disusun secara runut, tertata, sesuai mekanisme, relevan dan yang paling penting, harus dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Mekanisme simulasi menggunakan Lembar Kerja Penilaian masih digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemenuhan data dukung.
Di penghujung sesi, Novita menginstruksikan agar semua Satuan Kerja melakukan penilaian mandiri dengan cara serupa.
(Humas Kanwil Kemenkumham Jateng-Jateng PASTI Gayeng✊)