Implementasi SPIP Sebagai Parameter Keberhasilan Penyelenggaraan Pemerintahan

  ex

SEMARANG - Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bukan perkara mudah. Bukan hanya karena pengkajian laporannya yang rumit, namun pemahaman tentang hal itu perlu mendapatkan waktu dan perhatian tersendiri.

 

Urgensi itulah yang kemudian mendorong Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah bekerjasama dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah untuk mengadakan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),(17/03).

 

Kegiatan yang digelar di aula Kantor Wilayah ini mengangkat tema "Target Tingkat Maturitas SPIP"

 ex1

Mengingat pentingnya acara ini, peserta yang hadir pun bukan hanya pada level pelaksana, namun juga para Pejabat Administrasi yang memang bertanggungjawab langsung terhadap keberhasilan penyelenggaraan SPIP di Kantor Wilayah.

 

Bahkan Kepala Divisi Administrasi, Novita Ilmaris yang membuka kegiatan, meminta narasumber untuk melakukan pendampingan secara komprehensif.

 

"Kami meminta bantuan, setelah kegiatan ini, pihak BPKP berkenan untuk memberikan pendampingan secara mendalam. Agar Kanwil dapat mengidentifikasi, memetakan dan melakukan pengendalian resiko," ujarnya kepada narasumber.

 

"Selama ini, biasanya kita hanya terpaku pada output kegiatan yaitu dokumen laporan, tapi tidak benar-benar fokus pada outcome terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan pemerintahan", sambungnya lagi.

 

Kegiatan yang berlangsung cukup singkat untuk sebuah diskusi SPIP ini, memang hanya step awal.

 

Pada kesempatan itu, Narasumber hanya mempresentasikan bagian luar dari SPIP. Mencoba memperkenalkan Dasar Hukum Pelaksanaan SPIP, Unsur-unsur SPIP, Penilaian Tingkat Maturitas SPIP sampai pada Manajemen Resiko.

 

Untuk diketahui penerapan SPIP menjadi sangat krusial saat ini. Selain karena nilai maturitas SPIP menjadi bukti tingkat keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan oleh sebuah Lembaga/Kementerian, juga sebagai salah satu bagian dari indikator keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

 

(Humas Kanwil Kemenkumham Jateng-Jateng PASTI Gayeng)


Cetak   E-mail