Menghadiri giat Community of Practices atau Komunitas Belajar yang diselenggarakan oleh Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah secara virtual, Senin (08/07), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Priyadi, menyampaikan materi pembuka yang membahas tentang Pola Pikir ASN dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Keimigrasian.
Kakanwil menyampaikan pentingnya membangun kepercayaan publik atau public trust sebagai salah satu langkah dalam peningkatan pelayanan public khususnya di Keimigrasian. Hal ini dikarenakan instansi keimigrasian sebagai garda terdepan dalam menjaga negara sehingga harus menerapkan standar etik yang dilakukan dengan sebaik-baiknya.
“Semua info yang berkaitan dengan kebijakan Keimigrasian harus dapat diakses oleh semua orang. Melayani masyarakat baik sebagai kewajiban maupun sebagai kehormatan merupakan dasar bagi terbentuknya masyarakat yang manusiawi,” ungkap Kakanwil mengutip Tjosvold.
Kepala Divisi Keimigrasian, Esti Winahyu, menyampaikan bahwa Pejabat Publik sudah sepantasnya meningkatkan kualitas diri sehingga outputnya adalah pelayanan yang prima kepada pelayan publik. Tiap organisasi penyelenggara layanan tidak terlepas dari tuntutan kompetisi dalam pencapaian kinerja atau prestasi, termasuk dalam hal kinerja pelayanan.
“Etika dalam menerima tamu sebagai pelayan publik perlu ditingkatkan, sama hal nya dengan etika bertegur sapa sebagai pelayan publik. Kita perlu memberikan pelayanan tanpa diskriminasi,” terang Esti.
Kegiatan yang diikuti oleh 80 peserta ini dimoderasi oleh Kepala Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah, Kaswo dan dinarasumberi oleh Kasubdit Pengelolaan dan Analisis Dokumen Perjanjian. Dan diakhiri dengan pelaksanaan post tes untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta setelah menerima materi.
