SEMARANG- Membuka Focus Group Discussion Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dari Perspektif Hak Asasi Manusia, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Priyadi mengusulkan penguatan pelayanan publik, Kamis (17/09).
Hal itu diutarakannya kepada para peserta FGD saat memberikan sambutan di aula Kantor Wilayah, tempat berlangsungnya acara.
Menurutnya, salah satu cara merealisasikan maksud tersebut adalah dengan merumuskan kebijakan yang tertuang dalam sebuah regulasi yang berpihak kepada masyarakat.
Peraturan Daerah yang memfasilitasi Hak Asasi Manusia dan nilai-nilai Pancasila salah satu contoh konkrit.
"Kami berharap, melalui kegiatan ini, kita sama-sama berfikir, sama-sama menyusun kebijakan yang berorientasi kepada rakyat, " ujarnya.
