SEMARANG- Berada di posisi 8 besar instansi vertikal yang lolos Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (Keterbukaan Informasi Award) Tahun 2020 wilayah Provinsi Jawa Tengah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah lakoni Uji Publik yang merupakan tahap akhir penilaian, Rabu (25/11).
Kepala Kantor Wilayah, Priyadi dari ruang kerjanya menyampaikan presentasi secara virtual.
Waktu 10 menit yang disediakan panitia dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, dimanfaatkan Kakanwil secara maksimal untuk menyampaikan video dan materi paparan.
Dalam paparannya, Priyadi menggambarkan secara detail mengenai kebijakan yang diambil Kanwil Jateng dalam keterbukaan informasi publik berkaitan dengan program, kegiatan, anggaran dan batuan penanganan serta pencegahan Covid-19.
Dirinya juga menguraikan bagaimana Pengadaan Barang dan Jasa di Kanwil Jateng telah dilakukan secara terbuka dan transparan.
Dan yang menjadi senjata utama, Kakanwil mempresentasikan berbagai inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ada inovasi Sistem Informasi Dukungan Manajemen (SiDUKMAN), Sistem Informasi Layanan Terpadu (SiLANDU) sampai Sistem Informasi Layanan Administrasi Peradilan Pidana Terpadu (SiPPANDU).
Presentasi yang disampaikannya berhasil memenuhi ekspektasi dari Tim Penilai. Penyampaian materi yang lugas, jelas dan sangat rinci dari Kakanwil mendapatkan pengakuan lebih.
"Rasanya tidak salah, menempatkan Kemenkumham Jawa Tengah di posisi 8 besar," puji moderator usai mendengarkan penjelasan dari Kakanwil.
Tahapan ini merupakan bagian akhir penilaian, setelah sebelumnya Kanwil Kemenkumham Jateng telah sukses lolos di fase penilaian website, kuesioner penilaian mandiri dan verifikasi visitasi.
Mendampingi Kakanwil, Kepala Divisi Administrasi Novita Ilmaris,Kepala Divisi Pemasyarakatan, Meurah Budiman, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Bambang Setyabudi serta Tim PPID.