JAKARTA – Pembangunan Zona Integritas bukanlah sekedar kontestasi untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Hal tersebut ditegaskan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Reynhard Silitonga, pada acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Ditjen Pemasyarakatan, Selasa (23/2).
Kegiatan yang diikuti Jajaran Pemasyarakatan seluruh Indonesia ini, termasuk diantaranya Kepala Divisi Pemasyarakatan, Meurah Budiman dan jajaran UPT Pemasyarakatan secara virtual. Dalam sambutannya, Reynhard menyatakan bahwa Ditjen Pemasyarakatan berkomitmen penuh dalam membangun Zona Integritas.
Menurutnya, Pembangunan Zona Integritas tersebut harus berjalan berkesinambungan dan menjadi sebuah budaya organisasi.
“Saya harap pembangunan Zona Integritas juga dapat membentuk pola pikir dan budaya kerja yang lebih baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,” ucap Reynhard.
Lebih dari itu, Ia juga menambahkan inti dari Pembangunan Zona Integritas yaitu mampu menciptakan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, menghasilkan sumber daya manusia yang berkinerja tinggi, memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Dengan demikian stigma dan anggapan negatif yang selama ini melekat pada jajaran Pemasyarakatan dapat berganti menjadi anggapan yang positif.
“Mari kita buktikan bahwa kita tidak hanya excellent di atas kertas atau dokumen, tapi juga perfect dalam implementasi!” ajaknya dengan semangat membara.
Acara yang berlangsung di ruang Sahardjo Lantai 2 Kantor Ditjen Pemasyarakatan ini diikuti oleh seluruh Direktur di lingkungan Ditjen Pemasyarakatan, Anggota Ombudsman Republik Indonesia Dadan S. Suharmawijaya, Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, dan PK Utama pada Ditjenpas.
Selain itu turut hadir UPT Pemasyarakatan di seluruh Indonesia yang bergabung secara virtual termasuk dalam hal ini jajaran UPT Pemasyarakatan di Jawa Tengah.