SURAKARTA - Melihat banyaknya permasalahan terkait notaris yang muncul serta banyaknya aduan dari masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah mengadakan Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah Notaris, Kamis (17/06).
Berlangsung di The Sunan Hotel, kegiatan ini mengangkat tema Penguatan Kelembagaan MPWN Dan MPDN Guna Optimalisasi Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Notaris Serta Penerapan Penggunaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ).
Kegiatan dibuka secara langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Bambang Setyabudi, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah. Dalam kata sambutannya, Bambang menekankan pentingnya optimalisasi pembinaan dan pengawasan terhadap notaris serta penerapan PMPJ.
“Di era sekarang ini berkenaan dengan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sangat penting di mana notaris adalah kepanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM dan sekaligus pihak yang pertama mengenali pengguna jasa ini pada saat mereka mengajukan permohonan,” ujar Bambang.
“Notaris sebagai pejabat umum diwajibkan untuk menerapkan PMPJ untuk melaksanakan ketentuan perundang – undangan. Prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris paling sedikit memuat tentang identifikasi Pengguna Jasa, Verifikasi Pengguna Jasa dan Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa,” tegasnya.
Acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel dengan narasumber A. Citrariana Kanit 4 Subdit II Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dan Setyawati Dosen Magister Kenotariatan PH Unisula.
Turut menghadiri kegiatan jajaran Unit Pelaksana Teknis Se-Solo Raya dengan peserta dari Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Daerah, dan Notaris Se-Solo Raya.
*Kanwil Jateng Komunikatif, Kompak dan Solid*
*PASTI WOW*
*PASTI WBK*
#TetapDisiplinPakaiMasker
#JagaJarakdanCuciTangan