Kemenkumham Jateng Ikuti Seminar dalam rangka HDKD 2021
SEMARANG – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, A. Yuspahruddin, mengikuti secara virtual acara Seminar Nasional dengan tema “Peran Kementerian Hukum dan HAM dalam Mengakselerasi Indonesia Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional” dalam rangka rangkaian Peringatan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) Tahun 2021, pada Selasa (12/10/2021).
Selain itu, Kadiv Administrasi, Jusman, Plt. Kadiv Pemasyarakatan, Supriyanto, Kadiv Keimigrasian, Santosa dan Kadivyankumham, Bambang Setyabudi serta Pejabat Administrasi & Fungsional turut hadir menyaksikan acara dari Aula Lantai 3 Kanwil Jateng.
Kegiatan yang diikuti oleh Insan Pengayoman di seluruh Indonesia ini dibuka secara virtual oleh Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin. Dalam arahannya, ia menyampaikan bahwa perlu ada cara yang tepat untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan kesehatan nasional dan kepentingan ekonomi nasional dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan. Salah satunya ialah dengan melakukan reformasi di bidang legislasi dan regulasi.
“Reformasi regulasi harus dijalankan dengan asas aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Sehingga ke depannya dapat terjadi keseimbangan antara kepentingan kesehatan dengan kepentingan ekonomi masyarakat yang berujung pada terlindunginya kesejahteraan umum.” Kata Ma’ruf.
Ma’ruf juga berpesan bahwa dengan Peringatan Hari Dharma Karya Dhika ini, diharapkan seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM dapat terus menjaga semangat dalam mengabdi dan berkarya, dalam mengakselerasi tercapainya Indonesia sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional menuju Indonesia yang maju, adil, mandiri dan sejahtera.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly juga menyampaikan sambutannya pada pembukaan Seminar Nasional ini. Ia mengatakan pentingnya kolaborasi nasional dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi nasional.
“Kementerian Hukum dan HAM telah mengambil langkah strategis dalam pemulihan ekonomi nasional. Yakni melalui digitalisasi penyelenggaraan layanan publik di hampir seluruh jenis layanan. Antara lain, layanan administrasi hukum umum, layanan kekayaan intelektual, sampai pada layanan keimigrasian.” Ujar Yasonna.
Ia melanjutkan, Kementerian Hukum dan HAM juga mengakselerasi kebijakan dalam mendorong kemudahan berusaha (ease of doing bussiness) melalui pembenahan regulasi, di antaranya UU Kepailitan, UU Perseroan Terbatas, Kemudahan Memperoleh kredit, perdagangan lintas batas (trading accross border), dan penyederhanaan proses perizinan.
Mengakhiri sambutannya, Yasonna mengajak seluruh Insan Pengayoman untuk terus menggambil peran dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.
