SURAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menghadiri Workshop terkait pelaporan data Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Pemda Kabupaten Grobogan di Sala View Hotel, Surakarta. Kamis(23/06).
Kegiatan dihadiri oleh peserta dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Biro Hukum dan OPD terkait se kabupaten Grobogan. Guna memaksimalkan kegiatan tersebut, dihadirkan 2 (dua) narasumber yaitu Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Jawa Tengah, Bambang Setyabudi dan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, Mulyono serta dimoderatori Analis Kebijakan Ahli Muda, Subkoordinator Bantuan Hukum Setda Kabupaten Grobogan, Didik Setyo Wahyudi.
Dalam kesempatan tersebut Bambang memaparkan terkait evaluasi pelaporan data KKP HAM pemda kabupaten grobogan. Bambang menegaskan bahwa “untuk dapat dilakukan penilaian kriteria daerah kabupaten/kota Peduli HAM, berdasarkan Permenkumham Nomor 22 tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM, pemerintah daerah kabupaten/kota harus mengisi data penilaian dan dokumen pendukung yang akan menjadi acuan layak tidaknya Kabupaten/Kota yang bersangkutan diberikan penghargaan, puncaknya pada Peringatan Hari HAM Sedunia.”Pungkasnya.
“Permenkumham No. 22 Tahun 2021 diperlukan persiapan pelaksanaan yang komprehensif, hal ini sangat penting dilaksanakan seluruh pihak dapat langsung mengimplementasikan KKPHAM dengan lebih efektif.” Ujar Bambang.
Selanjutnya, Bambang juga menegaskan bahwa program KKP HAM bukan merupakan kontestasi. “Program ini bukan hanya sekedar kontestasi tetapi diharapkan dapat memacu pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan bagi masyarakat serta menunjukkan dunia internasional terkait dengan komitmen Pemerintah dalam pemenuhan HAM sekaligus meningkatkan ‘prestise’ daerah bersangkutan.” Sambungnya.
Sesi tanya jawab menjadi sajian berikutnya. Para peserta dengan antusias memberikan pertanyaan seputar tema aksi dan KKP HAM. Dimana Kabupaten Grobogan masih memiliki beberapa permasalahan sebagai evaluasi pelaporan data saat pelaporan aksi maupun KKP HAM tahun ini.
@kemenkumhamri
#KumhamSemakinPASTI