Kemenkumham Jateng Lakukan Koordinasi dengan Rudenim Semarang Terkait Hak Anak

54FE9974 B7DC 4936 9756 DB7786118B47

 

 

SEMARANG - Kantor Wilayah Kementerian Hukuk dan HAM Jawa Tengah melalui Bidang HAM yang diwakili oleh Kepala Bidang HAM, Lista Widyastuti dan Kasubbid Pemajuan HAM, Moh. Hawary Dahlan beserta jajaran lakukan koordinasi dengan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) menindaklanjuti informasi terkait permasalahan hak anak, di Ruang Karudenim pada Senin (05/02).

 

 

Tim Bidang HAM di temui secara langsung oleh Kepala Rudenim, Retno Mumpuni, SH, MH. beserta jajaran. 

 

 

Tujuan koordinasi ini merupakan tindaklanjut dari informasi yang diberikan oleh Ditjen HAM mengenai keberadaan anak hasil kawin campur yang dibawa oleh ayahnya  (WNA) pasca perceraian. 

 

 

“Terima kasih atas kehadiran Tim Bidang HAM yang sudah datang bersilaturahmi diawal tahun 2024 ini, terkait hal dimaksud memang ayah yang bersangkutan berada di rudenim karena permasalahan ijin tinggal namun tidak bersama anaknya. Kami juga masih mendalami permasalahan yang terjadi,” ungkap Retno.

 

 

Kepala Bidang HAM, Lista Widyastuti menyampaikan terkait UU No 39 Tahun 199 pasal 59 pasal 1 yaitu "setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak". Ungkapnya.

 

“Permasalahan ini sedianya dilakukan pendalaman kembali mengingat tindak lanjut dari permasalahan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran HAM  perlu dilakukan klarifikasi kepada pihak Terlapor. Perlunya kelengkapan data sebagai pendukung laporan ini sangat penting karena  akan dapat diketahui keberadaan anak dimaksud, kami akan meminta data yang lebih lengkap sehingga dapat dilakukan klarifikasi dimaksud,” ujar Lista.

 

Dalam kesempatan yang baik tersebut,  Kepala Bidang HAM menyampaikan pula terkait indikator Pelayanan Publik Berbasis HAM untuk Rudenim sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menkumham (Permenkumham) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM).  

 

“Dalam pernenkumham yang terbaru ini sifatnya lebih fleksibel dibanding dengan peraturan sebelumnya. Selain itu dalam permenkumham baru ini kewajiban bagi jajaran Kementerian Hukum dan HAM RI untuk mengikutinya, dan dapat di ikuti oleh pemerintah daerah .” jelas Lista.

@kemenkumhamri

#KumhamSemakinPASTI 


Cetak   E-mail