SEMARANG – 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi pembahasan dalam konsultasi DPRD Kota Pekalongan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Kamis (23/09),
Rapat yang dibuka oleh Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Bambang Setyabudi ini dihadiri oleh Kabid Hukum Deni Kristiawan, serta juga Panitia Khusus
SEMARANG- Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) per 31 Agustus 2021.
Aturan ini akan mengingat seluruh ASN, termasuk di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.
Di sini lain, perlu ada
SEMARANG - Sebagai langkah guna menyelami dan menginventarisir permasalahan yang dihadapi oleh UPT Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menggelar kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pemasyarakatan, Kamis (23/09).
Rakernis yang mengusung tema “Peningkatan Pelayanan Kinerja Pemasyarakatan Jajaran Kanwil Kumham Jateng di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021” ini
Semarang-Dalam rangka mendorong Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Semarang. Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah melalui Sub Bidang Pemajuan HAM dan Perancang Peraturan Per Undang-Undangan terus mengawal Rancangan Peraturan Daerah tersebut.
"Karena Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas
SEMARANG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah kembali gencar memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kali ini mengenai Layanan Pendaftaran Perseroan Perseorangan.
Terbaru, Kanwil Jateng menggelar Sosialisasi Layanan Pendaftaran Perseroan Perseorangan yang memenuhi kriteria untuk UMK di wilayah Jawa Tengah, pada Rabu (22/09/2021) di Hotel Griya Persada Bandungan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Semarang – Memastikan masyarakat memperoleh kesempatan yang sama atas hak terhadap akses keadilan, Kanwil Kemenkumham Jateng gelar penandatanganan Kontrak Addendum Pelaksanaan Bantuan Hukum Triwulan III Tahun Anggaran 2021, Rabu (22/09).
Diikuti secara langsung oleh 15 dari 36 Organisasi Pemberi Bantuan Hukum yang mendapatkan penambahan anggaran melalui Addendum Triwulan III Tahun
