Grobogan - (2 s/d 4 Februari) Tim Penyusun Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, Kode Etik, dan Pedoman Beracara Kabupaten Grobogan melaksanakan pembahasan draft Peraturan DPRD untuk menunjang kinerja Anggota DPRD Kabupaten Grobogan selama periode 2014-2019. Rapat pembahasan penyusunan Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan dihadiri oleh Sekretaris Dewan, Bagian Hukum, dan Bappeda
Semarang, 11/02/2015. Bertempat diruang teleconference Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Asminan Mirza Zulkarnain selaku Kepala Kantor Wilayah secara resmi menerima delegasi dari UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA), antara lain Pembantu Dekan II Fakultas Hukum, Ketua Program Magister Hukum, Sekretaris Program Magister, Ketua Program Magister Kenotariatan, Ketua Bagian
SEMARANG– Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah pada hari Senin, 09 Februari 2015, pukul : 10.00 WIB – 12.00 WIB di Ruang Teleconference Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah diadakan Rapat Verifikasi Permohonan Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama MD Abdur Rahim Warga Negara Bangladesh..
Surakarta – 4 Pebruari 2015. Seakan hilang ditelan jaman, begitulah Lokananta. Semakin sedikit yang tahu, apalagi mengenal perusahaan rekaman musik pertama Indonesia milik negara yang terletak di Kota Solo ini. Lokananta dirintis dua pegawai Radio Republik Indonesia (RRI) Surakarta, Oetojo Soemowidjojo dan Raden Ngabehi Soegoto Soerjodipoero tahun 1950. Namun, pabrik piringan
SEMARANG –Jumat, 30 Januari 2015 bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Kepala Kantor Wilayah Asminan Mirza Zulkarnain secara resmi melantik dan mengambil Sumpah/Janji Pejabat Struktural Eselon IV & V, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Notaris. Dalam kesempatan ini dihadiri oleh para Kepala Divisi pada Jajaran
Semarang – Sistem CAT (Computer Assisted Test) selama ini kita kenal digunakan dalam rangka seleksi/rekrutmen CPNS, dalam perkembangannya sistem CAT dipergunakan untuk tes jabatan fungsional dan jabatan struktural di beberapa Kementerian/Lembaga/Instansi serta Pemerintah Daerah. Jika beberapa waktu yang lalu untuk menduduki suatu jabatan cukup berdasarkan urutan kepangkatan, namun saat ini
