SEMARANG – Eksistensi Balai Harta Peninggalan masih perlu digaungkan. Inilah yang mendasari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menyelenggarakan Pelatihan Teknis Balai Harta Peninggalan (BHP), pada Kamis (08/04).
Pelatihan teknis ini dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Cahyo Rahadian Muzhar.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, A. Yuspahruddin
SEMARANG – Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah melalui Bidang HAM melakukan kegiatan koordinasi ke LPPM Unnes Semarang dalam rangka Kajian Hukum dan HAM, Rabu (07/04)
Hadir mewakili Kanwil Jawa Tengah, Andy Koesriyanto, sementara dari LPPM Unnes Rindia Fanny dan Dewi Sulistyaningsih.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut pertemuan sebelumnya, guna penyusunan
SEMARANG – Keberadaan koperasi memiliki peran penting bagi setiap lembaga dan anggota yang menjalankannya. Melihat hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah berupaya menumbuhkembangkan kegiatan koperasi, salah satunya melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) TAHUN BUKU 2019 dan 2020 KPRI KPPDK, Kamis (08/05).
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng
SEMARANG - Penyuluh Hukum Kanwil Kumham Jawa Tengah berperan dalam webinar yang digelar Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Webinar Nasional dengan tema " Mewujudkan Generasi Muda Sadar Hukum yang berpikir kritis berdasarkan Pancasila dalam menghadapi Era Pandemi Covid -19.menghadirkan Penyuluh Hukum Madya, Agus Winoto.
Selain itu, Karjono, Sekretatis Utama
SEMARANG – Pemandangan menarik terlihat kala apel pagi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Kamis (08/04). Pasalnya pada apel tersebut hampir seluruh pegawai tampil dengan mengenakan pakaian adat nasional Indonesia.
Ketentuan memakai busana adat nusantara sendiri diberlakukan setiap hari Kamis dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran
Telekonferensi Pelaksanaan Evaluasi ZI oleh Itjen
SEMARANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah mengikuti kegiatan telekonferensi Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Inspektur Jenderal dan Inspektur Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI, pada
