SEMARANG- Peresmian dan peluncuran tiga inovasi yaitu Silandu, Sippandu dan Sidukman oleh Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah pada tahun ini memperoleh apresiasi yang luar biasa dari pihak eksternal. Hal tersebut menandakan jika Kanwil Jawa Tengah telah siap menyongsong era revolusi digital di tahun 2021 mendatang.
Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng,
SEMARANG - Bekerja dengan sebaik-baiknya dan menghilangkan ego sektoral menjadi pesan yang disampaikan Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Priyadi, dihadapan para pejabat yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya, Selasa (22/12) di aula Kantor Wilayah.
"Tahun 2021 dilakukan restrukturisasi program dan anggaran hanya menjadi tiga program utama. Saya minta
SEMARANG - Keberhasilan Kanwil Kemenkumham Jateng menjadi penyumbang terbanyak Satuan Kerja yang mendapatkan penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tahun 2020 layak diapresiasi. Bahkan untuk tahun 2021 mendatang, hal ini menjadi prioritas utama.
Hal tersebut disampaikan Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Priyadi, kala memberikan sambutan pada
SEMARANG- 16 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah resmi berganti pimpinan.
Kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan yang digelar di aula Kantor Wilayah menandai sahnya pergantian tersebut, Selasa (22/12)
Kepala Kantor Wilayah, Priyadi yang memimpin langsung jalannya prosesi, menyambut
SEMARANG- Luar biasa dan sangat membanggakan. Kata yang tepat menggambarkan capaian yang diraih jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam Pembangunan Zona Integritas di tahun 2020.
Kanwil Kemenkumham Jateng menjadi penyumbang terbanyak Satuan Kerja yang mendapatkan Penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih
MPP Kabupaten Pati Diresmikan
PATI - Keseriusan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah dalam memberikan kemudahan dan peningkatan pelayanan publik di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Pati ditunjukkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kabupaten Pati dan instansi verrikal lainnya.
"Melalui kerja sama ini, kita harapkan masyarakat
