SEMARANG- Wujudkan transparansi organisasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah membahas proyeksi pelaksanaan anggaran tahun 2021 secara terbuka melalui rapat internal, Rabu (03/12).
Yang paling menarik, kegiatan yang dilakukan secara virtual ini diikuti oleh seluruh pegawai Kantor Wilayah. Dari rapat ini, para pegawai diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk
SEMARANG - Gelar rapat internal secara virtual, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah lakukan evaluasi capaian pelaksanaan anggaran di akhir tahun 2020 dan proyeksikan rencana umum pelaksanaan anggaran tahun 2021, Rabu(03/12).
Hadir dari ruang Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Administrasi, Novita Ilmaris membuka kegiatan dengan menggambarkan kondisi
SEMARANG – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Priyadi, mengikuti rapat pemanfaatan hasil penilaian kompetensi pegawai yang diselenggarakan secara virtual oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM, Selasa (01/12).
Bersama dengan Kepala Divisi Administrasi, Novita Ilmaris, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Meurah Budiman, Kepala
SEMARANG- Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Priyadi, mengajak masyarakat yang membutuhkan bantuan masalah hukum dan HAM di Jawa Tengah untuk memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Layanan Terpadu (SILANDU), Senin (30/11).
"Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pengetahuan tentang hukum, konsultasi masalah hukum dapat langsung berkomunikasi melalui klinik hukum dan
SEMARANG- Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan kembali digaungkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Priyadi.
Melalui Program Televisi "Halo Jateng" yang disiarkan TVRI Jawa Tengah, Kakanwil mengutarakannya, Senin (30/11)
"Kami di wilayah Jawa Tengah mempunyai potensi yang sangat luar biasa, baik yang ada di
SEMARANG- Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Priyadi, mengajak pelaku usaha di Jawa Tengah untuk memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Layanan Terpadu (SILANDU), Senin (30/11).
"Kami mengajak masyarakat, khususnya pelaku usaha, UMKM, untuk mendaftarkan usahanya di Kementerian Hukum dan HAM, " ujarnya saat mengisi Program Televisi "Halo Jateng".
