SEMARANG - Negara wajib menyediakan fasilitas kesehatan bagi setiap warganya, tidak terkecuali bagi para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas). Mendasari hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menggelar Penguatan Penyelenggaraan Layanan Kesehatan Pemasyarakatan, pada Kamis (19/10) di Ruang Rapat Arjuna.
Kegiatan
MAGELANG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Jawa Tengah, Anggiat Ferdinan menyerahkan Sertifikat Merek "Upanat Barabudur", Kamis (19/10)
Sertifikat itu diberikan kepada perwakilan Balai Konservasi Borobudur, selaku pemilik dan pendaftar merek tersebut.
Penyerahan dilakukan bersamaan dengan
PATI- Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham RI Silmy Karim terus melakukan berbagai strategi agar kehadiran Imigrasi semakin dirasakan masyarakat.
Silmy bertekad, untuk membangun gerbang masuk Indonesia itu semakin cantik dengan kinerja maksimal dan peningkatan kualitas di beberapa sektor.
Ia menguraikan setidaknya ada 3 (tiga) strategi agar peran Imigrasi semakin terdepan, diantaranya
MAGELANG - Balai Konservasi Borobudur (BKB) telah mewajibkan setiap pengunjung Candi Borobudur untuk memakai Sandal Upanat.
Penggunaan Sandal Upanat merupakan upaya untuk mengurangi resiko korosi atau keausan batu akibat gesekan yang terjadi dari pasir yang terbawa alas kaki para pengunjung.
Di sisi lain, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
BATANG - Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Kadiyono mengingatkan untuk selalu menjaga kondusifitas di masing-masing Unit Pelaksana Teknis.
Hal itu disampaikan dalam sambutannya pada kegiatan Serah Terima Jabatan (Sertijab) 5 Kepala UPT Eks Karesidenan Pekalongan yang digelar di aula Lapas Kelas IIB Batang, Kamis
