SK Penetapan PPID

fShare

Tweet

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH

NOMOR : W.13–HH–01.05–88 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH

Menimbang  : a.      bahwa  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan Informasi Publik merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;

b.      bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik di bidang hukum dan hak asasi manusia yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan diperlukan tata cara pengelolaan, pelayanan dan keterbukaan informasi publik;

c.      bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Publik pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Nomor  30  Tahun  2018  Tentang  Organisasi  dan  Tata    Kerja    Kantor

Wilayah    Kementerian    Hukum    dan    Hak  Asasi  Manusia  Republik

Indonesia;

8.   Peraturan   Menteri  Pendayagunaan   Aparatur   Negara   dan   Reformasi

Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi

2015 - 2019;

9.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :   KEPUTUSAN  KEPALA  KANTOR  WILAYAH  KEMENTERIAN  HUKUM DAN HAK  ASASI  MANUSIA  JAWA TENGAH TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENGAH TAHUN 2020

KESATU      :   Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

KEDUA        :   Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID Pembantu yang berada dilingkungan Divisi dan Satuan Kerja Unit Pelaksana Tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA       :   Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :

1. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;

2. Melakukan       pemukthahiran       informasi,       mengkoordinasikan       dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari

PPID Pembantu;

3. Menyimpan,  mendokumentasikan,  menyediakan  dan  memberi  pelayanan informasi kepada publik;

4. Melaksanakan Dokumentasi; dan

5. Menyediakan Informasi dan Dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

KEEMPAT   :   Dalam  rangka  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam  diktum ketiga PPID berwenang :

1. Menolak  memberikan  memberikan  informasi  yang  dikecualikan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;

3. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;

4. Menentukan  atau  menetapkan  suatu  informasi  dapat/tidaknya  di  akses publik;

5. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat mengumpukan   serta   memelihara   informasi   dan   dokumentasi  untuk

kebutuhan organisasi.

KELIMA       :   Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi  bertanggung  jawab  kepada

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

KEENAM   :  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Attachments:

File	Description	File size
SK PPID		216 kB