SEMARANG - Pencegahan dan penanganan penyebaran Virus Corona (Covid-19) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rutan Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) butuh tindakan khusus.
Hal itu pun perlu disampaikan ke ruang publik secara jelas dan transparan, agar kebijakan tersebut dapat diterima masyarakat dan tidak berkembang menjadi misinformasi
SEMARANG - Upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam membina Satuan Kerja untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayan Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tidak ingin setengah-setengah.
Terbaru, Kakanwil Jateng, Tarsono bersama jajarannya memberi penguatan tentang Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada Balai
SEMARANG - Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bukan perkara mudah. Bukan hanya karena pengkajian laporannya yang rumit, namun pemahaman tentang hal itu perlu mendapatkan waktu dan perhatian tersendiri.
Urgensi itulah yang kemudian mendorong Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah bekerjasama dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan
SEMARANG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah kembali membuka peluang menjalin kerjasama dengan pihak eksternal. Kali ini inisiasi datang dari Universitas Pekalongan (Unikal).
Pembahasan awal terkait pasal-pasal yang akan mengikat kedua belah pihak, dibahas kemarin (26/03) di ruang rapat Legal Drafting A, Law and Human Right
SEMARANG- Keseriusan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tampaknya tidak main-main.
Buktinya, untuk memperkaya wawasan jajarannya, Kanim Semarang sampai mendatangkan Sekretaris Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Pusat, Irjen
SEMARANG - Makin banyaknya permohonan paten hingga tahap pemeriksaan substantif di Indonesia memberi dampak tersendiri. Fakta tersebut memunculkan kebutuhan akan penanganan dan administrasi yang baik terhadap dokumen-dokumen tersebut.
Tercatat, berdasarkan data Desember 2019 masih banyak terdapat dokumen paten lokal terutama dari Perguruan Tinggi, Litbang dan Pelaku Usaha yang
