SURAKARTA - Guna kelancaran proses relokasi Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah terus menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pihak eksternal.
Terhangat, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, A. Yuspahruddin menemui Bupati Karanganyar Juliyatmono, Jumat (9/12).
Pertemuan di The Alana Hotel itu
SEMARANG- Lapas Kelas I Batu Nusakambangan menutup tahun 2022 dengan sebuah prestasi membanggakan.
UPT pimpinan I Putu Murdiana itu dinobatkan sebagai Satuan Kerja Terbaik I Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 Kategori Pagu sampai dengan 30 Miliar Lingkup Kantor Wilayah DjPb Provinsi Jawa Tengah.
Penghargaan diterima dalam rangkaian acara Penyerahan
SEMARANG - Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah menggelar Kegiatan Sosialisasi dan Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan bagi Pegawai Non ASN (PPNPN) bertempat di Ruang Rapat Arjuna, Jumat (09/12).
Sosialisasi dan Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan ini dilaksanakan sebagai tindaklanjut atas Rencana Aksi Nasional Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program
SEMARANG - Apel pagi bisa jadi media bagi pimpinan untuk memberikan arahan hingga wejangan. Pagi ini, sebagai pembina apel pagi, Analis Hukum Madya, Dendy Lesmana Ellion mengimbau untuk mensosialisasikan KUHP baru kepada masyarakat luas, Kamis (08/12).
Seperti yang diketahui bersama, pada tanggal 6 Desember 2022 yang lalu Rancangan Undang-undang
SLAWI - Pembangunan blok hunian bagi narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi telah rampung pada 23 November 2022. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Dr. A. Yuspahruddin melakukan peninjauan, Rabu (07/12).
Didampingi Kadiv Administrasi Jusman, dan Kadiv Pemasyarakatan Supriyanto, Kakanwil berkeliling melihat bangunan baru dengan
SEMARANG - Majelis Pengawas Wilayah Notaris Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah melaksanakan gelar perkara yang merupakan tindak lanjut laporan MPD Notaris di Provinsi Jawa Tengah bertempat di Ruang Bima, Rabu (07/12).
Laporan tersebut berasal beberapa MPD Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, diantaranya dari MPD Kabupaten Banyumas
