SEMARANG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah mengikuti sosialisasi Indeks Kapabilitas Rehabilitasi (IKR) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama dengan BNN, Kamis (25/07).

Kakanwil Tejo Harwanto melalui Kabid Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Basan Baran & Keamanan Jefri Purnama tergabung secara virtual bersama jajarannya melalui ruang kerja masing-masing.

Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Ditjenpas, Elly Yuzar mengungkapkan hasil pengukuran Indeks Kapabilitas Rehabilitasi (IKR) Kemenkumham pada 25 Lapas Narkotika mengalami peningkatan signifikan, yakni dari 2,88 pada tahun 2022 menjadi 3,42 pada tahun 2023 atau kenaikan 0,54.

Capaian ini mendapat acungan jempol dari BNN karena paling tinggi jika dibandingkan dengan penyelenggara layanan rehabilitasi pada institusi pemerintah lainnya. 

"Ini menunjukkan bahwa sebagai penyelenggara Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan, satuan kerja (satker) kita mampu menyelenggarakan layanan tersebut dengan baik,” terang Elly Yuzar.

Ia menegaskan Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan diselenggarakan dengan berpedoman pada Standar Rehabilitasi Pemasyarakatan yang diterbitkan Ditjenpas tahun 2020.

Standar tersebut disusun dengan mengacu pada SNI 8807:2019 tentang Penyelenggara Layanan Rehabilitasi bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan NAPZA.

Elly berharap ke depan seluruh Lapas Rutan dan LPKA mampu menyelenggarakan rehabilitasi sesuai dengan SNI terbaru yakni 8807:2022.

Di tahun ini, IKR akan diukur pada 106 satker Pemasyarakatan di 31 wilayah yang telah ditetapkan menjadi Penyelenggara Rehabilitasi Pemasyarakatan. Elly pun berharap komitmen dari para Kepala Divisi Pemasyarakatan dan Kasatker untuk mendukung pelaksanaan survei tersebut.

Sementara Plt. Deputi Rehabilitasi BNN, Farid Amansyah, menjelaskan pengukuran IKR adalah pengukuran kemampuan lembaga dalam memberikan layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Sosialisasi pengukuran IKR perlu dilakukan untuk memberikan pencerahan kepada partisipan agar optimal dalam mengisi instrumen saat pengumpulan data di bulan Agustus.

Adapun komponen yang diukur pada survei IKR, yaitu ketersediaan, aksesibilitas, akseptabilitas, kualitas, dan kontinuitas dengan instrumen yang telah tervalidasi.

Turut hadir secara virtual jajaran Lapas Semarang, Lapas Perempuan Semarang, Lapas Magelang, Lapas Narkotika Nusakambangan, dan Lapas Narkotika Purwokerto 

SEMARANG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah pada Kamis (25/07) menerima kedatangan tim dari Kantor Jasa Survei Berlisensi (KJSB) berkaitan dengan pengamanan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah yang ada di Lapas Terbuka Kelas IIB Kendal.

Kedatangan tim KJSB tersebut untuk memaparkan hasil ukur tanah secara mandiri atas tanah pada Lembaga Terbuka Kendal yang terindikasi terjadi tumpang tindih atau digunakan oleh masyarakat sekitar.

Kakanwil Tejo Harwanto melalui Kepala Divisi Administrasi Anton Edward Wardhana menerima tim KJSB yang hadir bersama Kalapas Terbuka Kendal Roni Darmawan di ruangan kerjanya.

"Hari ini dilaksanalan pemaparan gambar peta ukur secara mandiri dari KJSB atas tanah dengan status Hak Pakai Nomor 00002 atas nama “Departemen Kehakiman Republik Indonesia untuk Kepentingan Lembaga Kemasyarakatan Daerah Semarang”," kata Kadivmin dalam keterangannya.

Paparan luasan tersebut akan dijadikan bahan rujukan untuk dibawa saat mediasi kedua, yang rencananya akan dilaksanakan pada akhir bulan ini di kantor BPN Kendal.

Turut hadir pada kesempatan itu Kepala Bagian Umum Anton Tri Oktabiono dan Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN Maria Titik Sumiyati.

SEMARANG – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Tejo Harwanto memimpin Rapat Persiapan Hari Pengayoman Ke -79 Tahun 2024 di Aula Kresna Basudewa dan diikuti oleh Pimti Pratama, Pejabat Administrasi Kanwil dan Kepala UPT Eks Karesidenan Semarang, Jumat (26/07).

Dalam rapat persiapan, Kakanwil Tejo Harwanto memberikan berbagai masukan dan pesan terkait pelaksanaan peringatan Hari Pengayoman Ke-79 Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 yang mengambil tema  “Kementerian Hukum dan HAM Mengabdi Untuk Negeri Menuju Indonesia Emas 2045” dengan harapan kegiatan  dapat berjalan dengan lancar dari awal perencanaan hingga  puncak tasyakuran pada tanggal 19 Agustus 2024 nanti.

“Kita bahas bersama apa isi rangkaian kegiatan. Kita buat Hari Pengayoman kali ini, agar berjalan baik dan meriah tetapi bermanfaat pada masyarakat,” ujar Tejo.

“Kami minta agar seluruh Kepala UPT dilingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah untuk menggelorakan dan menyemarakkan rangkaian kegiatan dengan memasang sarana publikasi baik secara fisik maupun digital (countdown timer, umbul- umbul, spanduk, baliho, banner, backdrop, poster dll) di lingkungan unit kerja,” pesannya.

Ia melanjutkan, beberapa kegiatan yang pernah dilaksanakan di Kanwil Kemenkumham Jateng dan kegiatan tersebut sudah mengacu pada pedoman pusat. Rangkaian kegiatan diantaranya Tennis Lapangan, Pemeriksaan Kesehatan, Menembak, Penyediaan Layanan Publik Keimigrasian, Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum, Pameran Produk Warga Binaan Pemasyarakatan dan juga kegiatan Kumham Peduli,  Donor Darah, Ziarah ke Taman Makam Pahlawan, Silaturahmi dengan Sesepuh Pengayoman, serta upacara peringatan Hari Pengayoman.

Harapannya jajaran Kemenkumham Jateng dapat berkolaborasi baik antar Divisi maupun dengan Unit Pelaksana Teknis untuk mensupport peringatan Hari Lahir Kemenkumham di Tahun ini.

Selain itu dengan persiapan yang matang seluruh ASN Kemenkumham Jateng dapat mengikuti pelaksanaan peringatan Hari Pengayoman berjalan dengan baik dan lancar.

@Kemenkumhamri

#KumhamSemakinPASTI

Semarang - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2023. Predikat ini diberikan oleh Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadnyana kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Jumat (26/7).

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Kemenkumham ini digelar di Graha Pengayoman Sekretariat Jenderal serta disiarkan secara virtual diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah Tejo Harwanto, para Kepala Divisi, Kabag Umum Anton Tri Oktabiono, Kasubbag Pengelola Keuangan dan BMN Maria Titik S..

Atas capaian prestasi ini Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan apresiasi atas peran dan prestasi Kemenkumham dalam melaksanakan tugas fungsi.

Lebih lanjut, Nyoman  menegaskan bahwa pada tahun 2023, Kemenkumham telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 15 kali berturut-turut. Nyoman juga menggarisbawahi pentingnya perencanaan yang lebih baik ke depan, memastikan perencanaan sesuai dengan organisasi, dan penggunaan anggaran yang tidak hanya berfokus pada tujuan utama organisasi, tetapi juga melihat peluang-peluang di masa depan.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasona H. Laoly, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada tim pemeriksa BPK RI atas kerjasama dan sinergi yang terjalin dengan baik. Ia berharap sinergi ini dapat terus terjaga secara berkesinambungan.

"Terima kasih kepada Tim Pemeriksa BPK RI atas kerja sama dan sinergitas yang terjalin baik. Semoga sinergi ini dapat terus terjaga secara berkesinambungan," ujar yasonna.

Tidak hanya itu, Menkumham kepada seluruh jajaran menekankan pentingnya Implementasi Sistem Pengendalian Intern yang Efektif serta menindaklanjuti rekomendasi yang terdapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI.

“Langkah-langkah peningkatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang harus dilakukan diantaranya, Kecermatan dan konsistensi dalam pengawasan serta pengendalian, Sistem Pengendalian Internal di setiap unit kerja, Penerbitan dan Pengawasan atas penatausahaan persediaan dan aset, Penyetoran ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran pekerjaan, Koreksi data laporan Keuangan sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan, Pemahaman dan Kepatuhan para pengelola keuangan dan BMN, serta Koordinasi dengan Pihak Internal maupun Eksternal," pungkas Menkumham RI.

SURAKARTA - Penanganan penularan HIV-AIDS dan TBC di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) telah menjadi agenda khusus dan rutin dari Kementerian Hukum dan HAM.

Seperti pada pelaksanaan kemarin, Kamis (25/07), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menggelar Penguatan Jejaring Stakeholder Eksternal dan Pendampingan Teknis Pengendalian Penyakit Menular (HIV-AIDS dan TBC) pada Satker Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, di Harris Hotel Solo.

Kakanwil Tejo Harwanto melalui Kabid Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Basan Baran & Keamanan Jefri Purnama hadir mengikuti langsung kegiatan tersebut.

Kegiatan diikuti pula oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Lapas/Rutan, dan Pejabat Struktural Pengampu Tusi perawatan kesehatan dan tenaga kesehatan di Solo Raya, Salatiga, dan Ambarawa serta LSM penggerak TB-HIV dan jurnalis.

Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi, Elly Yuzar, mengatakan untuk menurunkan infeksi dan kematian akibat penyakit menular khususnya HIV-AIDS dan TBC, Ditjenpas telah menyusun Rencana Aksi Nasional Pengendalian (RAN) HIV-AIDS bagi Tahanan, Anak, Narapidana dan Klien Pemasyarakatan Tahun 2020-2024.

"Dokumen ini dapat dijadikan sebagai pedoman di jajaran pemasyarakatan dan rencana kegiatan disertai dengan target yang jelas dan terukur selama 5 (lima) tahun," kata Elly Yuzar dalam sambutan pembukaan kegiatan.

Dalam pelaksanaan fungsi perawatan, dukungan lintas sektor sangat diperlukan melalui kerja sama dari tingkat pusat sampai daerah guna membangun sinergi yang berkelanjutan.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi mengenai pengendalian penyakit menular HIV –AIDS dan TBC antara tenaga kesehatan pada Lapas/ Rutan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta komparasi data penyakit menular pada UPT terkait.

Dan penyusunan rencana tindak lanjut terkait Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular HIV dan TBC bagi Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan sesuai standar.