SEMARANG - "Kementerian Hukum dan HAM membangun sistem rekrutmen penerimaan CPNS yang Anti KKN dan Bebas Pungli. Seluruh proses dari penyeleksian administrasi, tes kesehatan dan kesamaptaan sampai dengan ujian tertulis dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur". Demikian diungkapkan oleh Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Polsoskam, Sutarmanto dalam kunjungannya di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, pada hari Rabu (01/08). Dalam kunjungannya didampingi oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenkumham, Yusuf Hadi dalam rangka melihat secara langsung proses seleksi administrasi penerimaan CPNS. Sesitjen juga menambahkan bahwa penerimaan CPNS tahun ini akan diawasi oleh LSM, KPK dan ICW. "Kita harus bekerja secara profesional dan bersih sesuai dengan reformasi birokrasi yang sudah diterapkan oleh kementerian", lanjutnya.
Dalam laporannya, Kakanwil menjelaskan bahwa sampai saat ini proses penerimaan CPNS masih dalam proses seleksi administrasi yang sampai dengan hari Rabu (01/08) berkas yang masuk mencapai 10.500 berkas. Kakanwil juga menjelaskan beberapa kendala antara lain banyaknya jumlah berkas yang banyak dengan tenaga seleksi administrasi yang terbatas, sehingga pekerjaan harus dilembur untuk mengejar agar bisa terselesaikan. Kakanwil juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia seleksi administrasi yang mencurahkan waktunya untuk bekerja secara maksimal walaupun di bulan puasa.
(Humas)