SEMARANG - Senin, 23 April 2012
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Drs. Irsyad Bustaman, Bc.IP, M.Si melantik dan mengambil sumpah Pejabat Eselon II dan III di aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Pejabat yang dilantik berjumlah empat orang, yaitu Drs. Bambang Widodo sebagai Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Jawa Tengah, Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH, M.Si sebagai Kepala Lapas Klas I Semarang, Drs. Hermawan Yunianto, Bc.IP, SH sebagai Kepala Lapas Klas I Batu Nusakambangan, dan Agus Widjaja, S.Sos, MM sebagai Kepala Kanim Klas I Surakarta. Usai acara pelantikan dilanjutkan dengan Pisah Sambut Kepala Divisi Keimigrasian, Drs. Bambang Widodo menggantikan Ade Gagah Aziz, SE, MM yang pindah tugas menjadi Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kalimantan Barat. Acara ini dihadiri oleh beberapa pejabat eselon II, yaitu Drs. Rudi Chaidir (Direktur Binsistik Dirjen Pemasyarakatan), Gatot Subroto, SH, MH (Sekretaris Inspektur Jenderal), I Gusti Kompyang, SH, MH (Kadiv Keimigrasian Jambi), Dahlan Pasaribu, SH, MH (Kakanim Khusus Surabaya), Rostanof, SH (Kadiv Imigrasi Banda Aceh), Drs. Suyud (Kadiv Imigrasi Riau), dan juga staf pengajar dari Lemhanas yaitu Fuad Djafar, Adjad Sudrajad dan Dr. Adi Suyatno. Dari jajaran Kanwil Jawa Tengah dihadiri oleh pejabat eselon III dan IV serta seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis se-Jawa Tengah.
Dalam sambutannya, Kakanwil menegaskan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan baik dalam rangka alih tugas atau alih jabatan di suatu instansi adalah merupakan hal yang wajar karena organisasi atau unit kerja memerlukan iklim kerja yang berubah dan dinamis serta penuh inovatif, untuk itulah diperlukan langkah-langkah agar kondisi organisasi selalu segar dan dinamis sehingga akan senantiasa berdaya guna dan berhasil guna. Kakanwil juga berpesan kepada seluruh pejabat bahwa pembenahan birokrasi harus dapat memberikan perubahan yang berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kinerja dan reformasi pelayanan publik, semua aspek pendayagunaan aparatur baik imigrasi maupun pemasyarakatan baik secara kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM maupun pengawasan harus dapat diarahkan pada peningkatan pelayanan publik.
--HUMAS --