SEMARANG - Mengawali pengabdiannya di Bumi Gayeng, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Tarsono menggelar rapat internal bersama seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Aula Kantor Wilayah, Senin (21/10).
Tidak sendiri, Mantan Kepala Biro Keuangan ini, didampingi Kepala Divisi Administrasi Novita Ilmaris dan Kepala Divisi Pemasyarakatan, Marasidin Siregar, kala memimpin rapat dan memberikan pengarahan.
Harapan atas dukungan dari jajarannya, menjadi kalimat pembuka Kakanwil.
"Saya kulonuwon kembali. Mohon dukungan penuh dari bapak ibu sekalian, para Kepala UPT," harapnya.
"Ke depan, yang baik untuk tetap dipertahankan, syukur Alhamdulillah bila bisa ditingkatkan. Sehingga kinerja Kanwil Kemenkumham Jateng selalu menunjukkan grafik yang meningkat," sambungnya.
Dirinya juga berharap kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Jawa Tengah yang terpantau dapat terus dipertahankan.
"Tingkatkan terus kewaspadaannya. Saya yakin dari kepekaan bapak-bapak semua, sebenarnya tahu dan mampu mendeteksi kondisi yang ada di masing-masing unit kerjanya. Untuk itu kami mohon lakukan deteksi dini. Cermati kalau ada persoalan, walaupun sedikit, jangan sampai persoalan yang sedikit tadi berkembang.
Instruksi untuk mengelola informasi di media dengan bijaksana dipadukannya dengan arahan untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Perihal memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik selaku ASN atau abdi masyarakat. Saya berharap Pelayanan di Bapas, Rutan, dan Keimigrasian, berlandaskan niatan untuk memberikan yang terbaik dari kita, "jelasnya.
Pria asli Yogyakarta ini juga mengajak seluruh peserta rapat untuk selalu bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan.
"Saya mengajak kepada kita semua, untuk pandai mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Kita harus mampu membuktikan hal tersebut dalam bentuk dokumentasi dan presentasi,"ajaknya.
Terakhir, Tarsono mencoba merangkum apa yang diinginkannya dalam bekerja.
"Ada 4 prinsip yang selalu saya pegang dalam bekerja. Pertama, kita bekerja harus baik dan benar. Kemudian, bekerja selalu ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, bekerja orientasinya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah harus mampu mempertanggungjawabkannya," pungkasnya.
Sementara, Kadiv Administrasi memaparkan tentang rencana pembayaran Tunjangan Kinerja yang terintegrasi dengan SIMPEG. Dimana konsekuensinya semua pegawai harus aktif dalam mengisi jurnal harian.
Sedangkan, Kadiv Pemasyarakatan berbicara lebih teknis. Dirinya meminta para Kepala UPT untuk selalu memantau akurasi data WBP, yang kaitannya dengan permohonan Remisi dan membahas progres UPT yang diusulkan mendapatkan perhargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM.
(Humas Kanwil Kemenkumham Jateng-Jateng PASTI GAYENG✊)
